Myanmar Jamin Keamanan Pemulangan Pengungsi Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar menjamin proses repatriasi atau pemulangan pengungsi Rohingya ke negara bagian Rakhine berjalan aman. Dubes Myanmar untuk Indonesia Daw Ei Ei Khin Aye mengatakan, repatriasi saat ini hanya tinggal menunggu waktu.

"Kami telah menjanjikan keamanan bagi mereka, tapi masalahnya kapan repatriasi akan dimulai," ujar Khin Aye usai pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor wapres, Jakarta, Senin (18/11).

Lihat juga: Pemulangan Rohingya Mandek, Myanmar Salahkan Bangladesh

Khin Aye mengatakan, repatriasi itu dapat dilakukan dengan syarat pengungsi Rohingya tak mengajukan banyak permintaan seperti status kewarganegaraan. Menurut dia, hal itu justru akan mempersulit proses repatriasi.

"Jadi tergantung pada kesepahaman. Bukan justru membuat banyak permintaan seperti kewarganegaraan atau apa pun, karena menyulitkan bagi Myanmar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Ma'ruf menyampaikan harapannya agar proses repatriasi pengungsi Rohingya dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, pemerintah Indonesia ingin melihat kemajuan yang signifikan dari persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat. Ia menekankan bahwa Indonesia akan berkontribusi dengan pendekatan yang konstruktif.

"Ibu duta besar pasti paham Indonesia ingin terus berkontribusi terhadap penyelesaian masalah ini," ucap Ma'ruf.

Lihat juga: PBB Tak Sepakat Rohingya Dikirim ke Pulau Bangladesh

Pemerintah Indonesia dan Singapura sebelumnya sepakat akan terus membujuk Myanmar agar menjamin keamanan para pengungsi Rohingya yang ingin pulang ke negara bagian Rakhine.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada Juli lalu mengatakan kedua negara juga setuju bahwa proses repatriasi pengungsi Rohingya yang sampai saat ini masih ditampung di Bangladesh harus dilakukan secepat mungkin.

Lihat juga: Gambia Gugat Myanmar Terkait Genosida Rohingya

Selain jaminan keamanan, Indonesia dan Singapura sepakat bahwa keberhasilan repatriasi pengungsi Rohingya bergantung pada kesiapan fasilitas yang diberikan Myanmar. (psp/dea)