Daftar Dugaan Penindasan dan 'Dosa' China terhadap Uighur

CNN Indonesia | Selasa, 19/11/2019 06:45 WIB
Daftar Dugaan Penindasan dan 'Dosa' China terhadap Uighur Ilustrasi keseharian Muslim Uighur di Xinjiang. (Greg Baker / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keberadaan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, China, terus menjadi sorotan dunia terutama setelah pemerintah Tiongkok diduga menahan lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim itu di tempat penampungan layaknya kamp konsentrasi.

Laporan penahanan sewenang-wenang itu mencuat setelah kelompok pegiat hak asasi manusia, Human Rights Watch, merilis laporan pada September 2018 lalu. Laporan itu berisikan dugaan penangkapan sistematis yang menargetkan etnis Uighur di Xinjiang.

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga Uighur di Xinjiang, pihak berwenang China telah melakukan penahanan massal terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang sejak 2014 lalu. 


Para ahli menganggap kamp-kamp penahanan itu semakin berkembang dan bertambah secara drastis pada 2017.


Informasi itu diperkuat dengan laporan independen yang didapat komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dokumen PBB yang dirilis Agustus lalu menyebut China menahan hampir 1 juta anggota etnis Uighur di "kamp-kamp pengasingan," di mana mereka didoktrin "pendidikan politik" oleh pemerintah.

Hingga saat ini, China membantah keras tudingan pelanggaran HAM terhadap suku Uighur itu. Beijing berdalih mereka hanya menampung warga Uighur dalam sebuah program pelatihan vokasi, bukan kamp penahanan.

Hal itu, papar China, dilakukan demi membantu memberdayakan masyarakat Uighur dan menghindari mereka terpapar paham radikalisme dan ekstremisme.

[Gambas:Video CNN]

Berdasarkan data kedutaan besar China di Jakarta beberapa waktu lalu, ada sekitar 14 juta umat Muslim tinggal di Xinjiang. Sementara itu, terdapat sekitar 11 juta etnis Uighur di China yang sebagian besar tinggal di Xinjiang.

Penahanan sewenang-wenang diduga bukan lah satu-satunya tindakan represif yang diterapkan otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Pemerintah China telah puluhan tahun diduga mengontrol ruang gerak etnis Uighur hingga membatasi hak mereka melakukan aktivitas keagamaan.

Larangan Berpuasa

Pemerintah China dikabarkan melarang penduduk Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah puasa. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.

Setiap tahun, larangan ini dikeluarkan pemerintah Komunis China di Xinjiang yang dianggap pemerintah Tiongkok sebagai daerah di mana kelompok militan separatis tumbuh subur dan memicu kekacauan.


Pada 2016 lalu, China kembali mengeluarkan larangan berpuasa di Xinjiang. Beijing bahkan memerintahkan setiap restoran di wilayah itu untuk tetap buka selama bulan Ramadan.

Dalam salah satu pengumuman, warga diimbau "mencegah siswa dan guru dari semua sekolah masuk masjid untuk melakukan aktivitas keagamaan", selama Ramadan.

Larangan Memberi Nama Anak 'Muhammad'

Kerusuhan di ibu kota Xinjiang, Urumqi, pada 2009 lalu dianggap titik balik yang mengubah pandangan pemerintah China terhadap etnis Uighur. Saat itu, etnis Uighur menggelar demonstrasi menentang pemberian insentif bagi migrasi etnis Han ke Xinjiang.

Hampir dua ratus orang terbunuh dalam demonstrasi rusuh itu. Sejak itu, Beijing menganggap semua warga Uighur berpotensi menjadi teroris atau simpatisan teroris.

Lembaga Think Thank Council on Foreign Relations (CFR) memaparkan sejak 2014 otoritas China mengerahkan sejumlah anggota partai Komunis untuk tinggal di rumah warga Uighur di Xinjiang. Mereka diminta melaporkan setiap kebiasaan warga Uighur yang dianggap "ekstrem" termasuk puasa di bulan Ramadan dan menghindari makanan serta minuman mengandung alkohol.

Masyarakat Uighur juga dilarang memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama Islam, termasuk nama 'Muhammad' dan 'Medina'. 


Pemerintah lokal juga diduga melarang penjualan makanan halal di penjuru wilayah itu sehingga mempersulit warga Uighur untuk mencari makanan dan minuman.

Larangan Berhijab dan Berjanggut

Pada Maret 2017 lalu pemerintah daerah Xinjiang meloloskan Undang-Undang anti-ekstremisme yang melarang orang-orang menumbuhkan janggut dan kerudung di tempat publik.

Meski pemerintah resmi mengakui agama Buddha, Katolik, Daoisme, Islam, dan Kristen Protestan, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China dan mengatur agar semua agama sesuai dengan doktrin komunis dan kebiasaan masyarakat etnis mayoritas Han. (rds/dea)