RI Tolak Klaim AS soal Permukiman Yahudi di Palestina Legal

CNN Indonesia | Selasa, 19/11/2019 19:03 WIB
RI Tolak Klaim AS soal Permukiman Yahudi di Palestina Legal Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia menolak pernyataan Amerika Serikat yang mendukung hak Israel untuk membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat, wilayah Palestina.

"Tentunya kita tidak bisa terima karena ini bertentangan dengan hukum internasional dan bertentangan dengan seluruh resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Selasa (19/11) dikutip dari Antara.

Dengan dukungan tersebut, itu artinya AS meninggalkan pendirian yang dipegang selama empat puluh tahun bahwa pembangunan permukiman itu "tidak sesuai dengan hukum internasional".



Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim wilayah permukiman warga Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak lagi dianggap tidak sah. 

"Setelah mempelajari seluruh perdebatan dengan seksama, AS menyimpulkan keberadaan pemukiman warga Israel di Tepi Barat sesuai dengan hukum internasional," kata Pompeo dalam jumpa pers di Washington, seperti dilansir AFP.

Pernyataan Pompeo membuat posisi AS dan sejumlah negara anggota DK PBB menjadi bertentangan. Namun, hal itu dipuji oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

[Gambas:Video CNN]

"Menyatakan wilayah pemukiman Israel tidak sejalan dengan hukum internasional tidak berjalan dengan baik. Hal itu juga tidak berdampak terhadap perkembangan proses perdamaian," kata Pompeo.

Menyikapi kebijakan AS itu, Indonesia yang kini duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB sedang menyiapkan langkah.


"Kita sedang konsultasi apa yang akan kita lakukan mengenai isu Palestina yang semakin lama semakin suram," tutur Retno.

Perkembangan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun, disebut Retno, justru tak membaik akibat sejumlah aspek negosiasi yang justru dilemahkan oleh berbagai pihak.

Klaim AS itu menjadi kebijakan pro-Israel yang kesekian setelah sebelumnya AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Negeri Zionis itu dan menghentikan bantuan bagi Palestina.


"Permukiman ilegal sudah dipreteli, status Jerusalem sudah dipreteli, masalah pengungsi juga. Pada akhirnya, apa yang tersisa untuk dinegosiasikan? Ini yang membuat kita khawatir," kata Retno. (Antara/dea)