Pemerintah Didesak Lawan Klaim Pemukiman Israel di DK PBB

CNN Indonesia | Rabu, 20/11/2019 11:35 WIB
Pemerintah Didesak Lawan Klaim Pemukiman Israel di DK PBB Ilustrasi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah bisa bersikap lebih tegas lagi, dan memanfaatkan posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melawan klaim Amerika Serikat yang menganggap pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, menuturkan mereka mengecam keras klaim AS yang menganggap pemukiman Israel di Tepi Barat adalah sah. Padahal, Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang masih diduduki Israel.


"Kami meminta peran Indonesia yang lebih kuat dan determinan terutama dalam kapasitas RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan Dewan HAM PBB. Perkuat diplomasi kita agar semakin banyak negara yang menghukum Israel melalui segala cara," ucap Jazuli melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (20/11).


Jazuli menuturkan hukuman bagi Israel itu termasuk mendorong dan mempromosikan aksi boikot global, divestasi, dan sanksi agar negara Zionis itu mau menghentikan penjajahan terhadap Palestina.

Pernyataan Jazuli itu muncul sebagai respons atas komentar Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, baru-baru ini yang mengklaim bahwa keberadaan permukiman warga Yahudi di Tepi Barat sesuai dengan hukum internasional.

Padahal, selama ini, pembangunan dan permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal oleh hukum dan komunitas internasional. Namun, menurut Pompeo, menganggap permukiman Israel tidak sah tak berdampak positif terhadap proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Pernyataan Pompeo itu pun disambut baik Israel dan ditolak secara keras oleh Palestina. Pernyataan ini dinilai sejumlah pihak sekali lagi menunjukkan kebijakan luar negeri AS yang berpihak pada Israel.


Jazuli juga memaparkan sikap AS ini jelas-jelas mengingkari dan melanggar banyak resolusi PBB dan hukum internasional lainnya.

"Ini merupakan suatu kebijakan AS yang menyedihkan. Dari perspektif AS, sikap ini merupakan preseden yang akan memperburuk perdamaian yang memperburuk upaya perdamaian yang mereka gembar-gemborkan," kata Jazuli.

"AS di bawah Presiden Donald Trump semakin menunjukkan pembelaan membabi-buta terhadap penjajahan Israel atas Palestina dan standar gandanya terhadap dunia," paparnya menambahkan.

Sejauh ini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI baru mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap klaim terbaru AS tersebut.

"Tentunya kita tidak bisa terima karena ini bertentangan dengan hukum internasional dan bertentangan dengan seluruh resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Selasa (19/11) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Meski begitu, Retno tak menjabarkan langkah konkret apa yang selanjutnya akan diambil Indonesia dalam merespons klaim AS tersebut. (rds/ayp)