Dituduh Hendak Makar, Tokoh Oposisi Kamboja Mulai Diadili

CNN Indonesia | Rabu, 15/01/2020 22:54 WIB
Dituduh Hendak Makar, Tokoh Oposisi Kamboja Mulai Diadili Tokoh oposisi Kamboja, Kem Sokha, mulai diadili karena dakwaan makar. (TANG CHHIN Sothy / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh oposisi Kamboja, Kem Sokha, mulai diadili hari ini karena dakwaan makar. Proses itu dilakukan dua tahun setelah dia ditahan oleh rezim Perdana Menteri Hun Sen, yang dianggap berlatar belakang politis.

"Saya yakin tidak bersalah, jadi saya akan menghadapi sidang di pengadilan dan akan melawan dakwaan serta meminta pemerintah membatalkan perkara itu. Saya tidak pernah berbuat salah jadi seharusnya pengadilan membatalkan seluruh dakwaan," kata Sokha seperti dilansir Associated Press, Rabu (15/1).


Sejumlah pendukung Sokha berkerumun di luar gedung pengadilan ketika sidang berjalan. Mereka dikawal oleh polisi.


"Kami yakin bukan hanya Kem Sokha yang tersandera karena pengadilan ini, tetapi seharusnya seluruh kelompok oposisi," kata rekan Sokha dan mantan anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Prince Sisowath Thomico.

Jangka waktu persidangan diperkirakan mencapai tiga bulan. Hakim akan menyidangkan perkara tersebut dua kali dalam sepekan.

Sokha sebelumnya adalah Ketua CNRP sebelum akhirnya ditangkap pada September 2017. Penyebabnya adalah sebuah rekaman video memperlihatkan Sokha berada di dalam sebuah seminar dan mengatakan menerima sejumlah saran dari kelompok pro demokrasi Amerika Serikat.

Jika terbukti bersalah, maka Sokha terancam dipenjara selama 30 tahun. Pemerintah Kamboja membubarkan CNRP pada November 2017. Sampai saat ini Sokha masih dilarang berpolitik.


Diduga langkah itu adalah cara Hun Sen untuk menyingkirkan pesaingnya supaya partainya, Partai Rakyat Kamboja, menang telak dalam pemilihan umum 2018. Dia sudah berkuasa di negara itu selama 35 tahun dan akan berkuasa selama lima tahun lagi.

Negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang telah lama menjadi pendonor utama Kamboja, ikut mengkritik gelaran pemilu tahun lalu yang dianggap "palsu." AS dan Jerman bahkan menerapkan serangkaian sanksi diplomatik terhadap negara di Asia Tenggara itu.

Uni Eropa juga tengah memulai proses menarik status bea preferensial dan bebas kuota impor Kamboja. Tindakan itu terancam merugikan perekonomian Kamboja yang sangat bergantung pada industri dan ekspor tekstil berbiaya rendah. (ayp/ayp)