TKW Tewas, Filipina Berhenti Kirim Tenaga Kerja ke Kuwait
CNN Indonesia
Selasa, 21 Jan 2020 07:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Filipina memutuskan menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Kuwait sejak Jumat (17/1) pekan lalu. Alasannya adalah warga mereka kembali meninggal di tangan majikan saat bekerja diduga karena mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.
Seperti dilansir AFP, Selasa (20/1), keputusan itu disampaikan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Dia mengatakan pemerintah Kuwait mencoba menutupi kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang warganya, Jeanelyn Villavende, yang bekerja di negara itu.
"Hasil autopsi ulang di Filipina memperlihatkan ada dugaan warga kami yang bekerja di sana (Kuwait), Jeanelyn Villavende, mengalami pelecehan seksual," kata juru bicara Kepresidenan Filipina, Salvador Panello.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Filipina, Silvestre Bello, dari hasil autopsi awal di Kuwait dinyatakan Villavende meninggal akibat serangan jantung yang dialami karena dia mengalami cedera.
Kemenaker Filipina menyatakan larangan pengiriman tenaga kerja ke Kuwait meliputi seluruh lapangan kerja, termasuk para pekerja yang memiliki keterampilan dan profesional. Namun, larangan itu tidak berlaku bagi pekerja yang masa kontraknya belum berakhir.
[Gambas:Video CNN]
Para pekerja Filipina yang sudah terlanjur berada di Kuwait dipersilakan tetap bekerja hingga masa kontrak mereka selesai. Hubungan Filipina dan Kuwait sempat tegang pada 2018 akibat masalah tenaga kerja.
Saat itu Duterte menuduh para majikan kerap memperkosa warga negaranya. Dia juga mengatakan warga Kuwait memaksa warganya bekerja dalam waktu yang panjang dan diberi makan seadanya.
Duterte kemudian memerintahkan staf kedutaan besar mereka di Kuwait untuk membantu warga Filipina kabur dari majikan yang kejam. Hal itu membuat Kuwait mengancam akan mengusir duta besar Filipina.
Pertikaian kedua negara berakhir setelah mereka menyetujui perjanjian ketenagakerjaan, kemudian Duterte meminta maaf kepada pemerintah Kuwait. Diperkirakan saat ini ada 240 ribu warga Filipina yang bekerja di negara di kawasan Teluk itu.
Panello mengatakan moratorium kali ini akan dicabut jika pemerintah Kuwait mau menerapkan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dua tahun lalu tersebut. Terutama syarat menjamin keamanan perantau asal Filipina. (ayp/ayp)
Seperti dilansir AFP, Selasa (20/1), keputusan itu disampaikan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Dia mengatakan pemerintah Kuwait mencoba menutupi kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang warganya, Jeanelyn Villavende, yang bekerja di negara itu.
"Hasil autopsi ulang di Filipina memperlihatkan ada dugaan warga kami yang bekerja di sana (Kuwait), Jeanelyn Villavende, mengalami pelecehan seksual," kata juru bicara Kepresidenan Filipina, Salvador Panello.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenaker Filipina menyatakan larangan pengiriman tenaga kerja ke Kuwait meliputi seluruh lapangan kerja, termasuk para pekerja yang memiliki keterampilan dan profesional. Namun, larangan itu tidak berlaku bagi pekerja yang masa kontraknya belum berakhir.
[Gambas:Video CNN]
Para pekerja Filipina yang sudah terlanjur berada di Kuwait dipersilakan tetap bekerja hingga masa kontrak mereka selesai. Hubungan Filipina dan Kuwait sempat tegang pada 2018 akibat masalah tenaga kerja.
Saat itu Duterte menuduh para majikan kerap memperkosa warga negaranya. Dia juga mengatakan warga Kuwait memaksa warganya bekerja dalam waktu yang panjang dan diberi makan seadanya.
Duterte kemudian memerintahkan staf kedutaan besar mereka di Kuwait untuk membantu warga Filipina kabur dari majikan yang kejam. Hal itu membuat Kuwait mengancam akan mengusir duta besar Filipina.
Pertikaian kedua negara berakhir setelah mereka menyetujui perjanjian ketenagakerjaan, kemudian Duterte meminta maaf kepada pemerintah Kuwait. Diperkirakan saat ini ada 240 ribu warga Filipina yang bekerja di negara di kawasan Teluk itu.
Panello mengatakan moratorium kali ini akan dicabut jika pemerintah Kuwait mau menerapkan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dua tahun lalu tersebut. Terutama syarat menjamin keamanan perantau asal Filipina. (ayp/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK