Demonstran anti-Pemerintah Tolak PM Irak yang Baru

CNN Indonesia
Selasa, 04 Feb 2020 02:35 WIB
Muhammad Allawi menjadi perdana menteri Irak menggantikan Adel Abdel Mahdi, tetapi ditolak demonstran karena dianggap bagian dari rezim yang korup.
Perdana Menteri Irak, Muhammad Allawi. Demonstran tetap menolak penunjukan Allawi sebagai PM karena dianggap bagian dari rezim korup. (Mark Wilson/Getty Images/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Irak, Barham Saleh, menunjuk Muhammad Allawi (65) sebagai perdana menteri menggantikan Adel Abdel Mahdi yang mengundurkan diri pada Desember 2019 lalu akibat demonstrasi besar-besaran. Meski demikian, para aktivis setempat tetap menolaknya karena dianggap masih menjadi bagian dari rezim pemerintahan yang korup.

"Kami menolak perdana menteri baru karena kami tahu latar belakangnya," kata seorang demonstran di Baghdad, seperti dilansir AFP, Senin (3/2).

Aksi demo itu kembali digelar di Alun-alun Tahrir. Akan tetapi, unjuk rasa aktivis antipemerintah harus berhadapan dengan pendukung ulama populer Syiah setempat, Muqtada al-Sadr.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pendukung Sadr justru menyerbu markas aktivis di Baghdad dan merusak spanduk serta seluruh poster demo. Padahal, Sadr semula mendukung demonstran dan bersikap berlawanan dengan pemerintah.

Akan tetapi, setelah Saleh menunjuk Allawi sebagai perdana menteri, sikap mereka berubah mendukung Allawi. Sadr juga mendadak melarang aksi massa menduduki jalan dan mogok massal.

Kendati demikian, imbauan Sadr tidak didengarkan. Sebab demonstran di kota-kota besar Irak seperti Najaf dan Diwaniyah tetap turun ke jalan berunjuk rasa.

[Gambas:Video CNN]
Allawi juga dianggap politikus yang pro Iran. Pengaruh politik Iran di Irak dilaporkan semakin menguat karena pemerintah yang mayoritas Syiah memilih merapat kepada negara itu.

Allawi sebelumnya menjabat sebagai anggota parlemen, dan dua kali ditunjuk menjadi menteri komunikasi saat masa pemerintahan mantan perdana menteri Nuri al-Maliki. Namun, dia memilih dua kali mengundurkan diri karena diduga terlibat skandal korupsi.

Kini Allawi diberi tenggat satu bulan untuk membentuk kabinet. Dia juga diminta untuk mengambil sikap untuk menghentikan gelombang unjuk rasa.

Meski demikian, tugas itu tidak mudah. Sebab 'politik dagang sapi' selalu dipraktikkan di Irak, di mana setiap faksi politik berebut jatah kementerian dan lembaga negara yang dianggap berpengaruh sesuai dengan perolehan kursi mereka di parlemen.

Hal itu yang ditentang oleh para demonstran. Jika Allawi gagal membentuk pemerintahan yang netral, maka kemungkinan besar pengunjuk rasa akan kembali bergolak.

Sampai saat ini tercatat 480 orang meninggal dan lebih dari 30 ribu terluka akibat bentrokan pengunjuk rasa dengan aparat keamanan serta milisi Irak. Demo itu mengusung aspirasi menentang rezim yang korup dan menuntut pemerintahan yang terbuka. (afp/ayp)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER