Membedah Aturan Mencari Pengganti Mahathir Mohamad

CNN Indonesia | Selasa, 25/02/2020 15:25 WIB
Membedah Aturan Mencari Pengganti Mahathir Mohamad Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia. (Foto: CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad membuat publik Malaysia tersentak setelah secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (24/2).

Pengunduran diri Mahathir juga telah diterima oleh Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Pakar Konstitusi Emeritus dari Universitas Malaya, Prof Shad Saleem Faruqi, menuturkan ketika seorang PM mengundurkan diri, kabinet pemerintahan otomatis dibubarkan. Tak lama dari itu, Raja Malaysia harus menunjuk seseorang untuk menjadi PM tetap atau sementara.


"PM dan kabinet adalah tanggung jawab bersama. Setelah PM mengundurkan diri, Yang di-Pertuan Agong harus menunjuk seorang PM baru, baik secara tetap atau sementara," kata Shad seperti dikutip The Star.

Meski telah merestui pengunduran diri Mahathir, Raja Abdullah memutuskan menunjuk pria berusia 93 tahun itu menjadi perdana menteri interim selama 10 hari.

Shad mengatakan tidak ada kerangka waktu yang jelas bagi Raja untuk menunjuk pengganti Mahathir. Ia menjelaskan menurut Konstitusi Federal Malaysia, Raja dapat memilih pengganti Mahathir dari anggota parlemen, atau seseorang yang memimpin partai atau koalisi besar.

[Gambas:Video CNN]

Shad menuturkan dengan begitu Raja biasanya memilih seseorang dengan mayoritas suara di Dewan Rakyat (parlemen) sebagai pengganti PM.

"Jika ada perpecahan dan tak ada calon pengganti yang jelas, Raja memiliki kebijaksanaan yang sangat luas dan peranannya sangat penting dalam kondisi ini," ucap Shad.

Ia menuturkan Raja harus bisa menunjuk seseorang seperti anggota parlemen yang ia yakini dapat menyatukan suara mayoritas dan memimpin Dewan Rakyat.

PM yang ditunjuk kemudian dapat memberi masukan kepada Raja untuk membubarkan pemerintah.

"Raja hanya dapat membubarkan pemerintah atas saran Perdana Menteri mau itu tetap atau sementara. Raja tak dapat melakukannya sendiri karena dia terikat konstitusi," kata Shad.

Setelah Raja membubarkan pemerintah maka pemilihan umum harus segera diputuskan untuk digelar. (rds/evn)