Israel Bakal Sadap Telepon untuk Lacak Orang Terpapar Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Israel berencana menggunakan teknologi penyadapan telepon untuk menelusuri pergerakan orang-orang yang positif virus corona, serta dengan siapa saja mereka berinteraksi.

Meski mereka mengklaim hal itu untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, tetapi kelompok pegiat hak asasi manusia menentang dengan alasan bakal melanggar privasi seseorang.

Lihat juga: Masjid Al Aqsa Ditutup untuk Cegah Penyebaran Virus Corona

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (17/3), kabinet Perdana Menteri Netanyahu pada Minggu pekan lalu menyetujui untuk membolehkan Badan Keamanan Dalam Negeri, Shin Bet, untuk menggunakan taktik menyadap telepon terhadap pasien virus corona. Netanyahu dalam pidato kenegaraan mengatakan akan mengambil langkah apapun untuk melindungi masyarakat Israel.

Netanyahu mengatakan teknologi tersebut tidak pernah digunakan kepada penduduk Israel. Namun, dia terpaksa menyetujuinya dengan alasan terdapat ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Mereka akan menggunakan teknologi penyadapan tersebut dengan tujuan mengetahui sejarah sebelum pasien tertular infeksi virus corona.

"Hal ini bukan tindakan pencegahan biasa. Hal itu memang melanggar privasi sejumlah orang, yang mana akan kami periksa latar belakangnya dengan siapa saja mereka berinteraksi selama sakit dan kejadian sebelumnya. Ini adalah perangkat penting untuk membantu melacak pembawa virus," kata Netanyahu.

[Gambas:Video CNN]

Israel biasanya menggunakan teknologi tersebut untuk melacak pergerakan kelompok milisi Palestina. Namun, Netanyahu mengatakan akan menyusun peraturan dengan para petinggi badan keamanan dan kesehatan untuk menekan penyalahgunaan data dalam praktik penyadapan tersebut.

Sampai saat ini dilaporkan baru Taiwan yang menggunakan cara seperti itu. Pemerintah setempat mengawasi gerak-gerik orang yang dikarantina menggunakan sinyal telepon seluler.

Netanyahu juga menjanjikan Shin Bet hanya sekedar membantu mengumpulkan data dan tidak berwenang untuk memaksa seseorang yang diduga terpapar virus corona dikarantina. Usulan tersebut juga masih harus mendapat persetujuan sub komite parlemen Israel (Knesset) dan baru bisa diberlakukan dalam 30 hari.

Pemimpin Partai Meretz, Nitzan Horowitz, yang merupakan oposisi menentang rencana Netanyahu. Dia mengatakan penggunaan teknologi tingkat tinggi berarti bisa membuat pemerintah melanggar privasi hak asasi. Dia mendesak pemerintah harus membuat aturan ketat mengenai penggunaannya.

Sedangkan pakar keamanan siber dari Universitas Ben-Gurion, Yuval Elovici, mengatakan ada sejumlah cara untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi. Yakni dengan cara pengumpulan secara acak.

(CNN Indonesia/Fajrian)

"Persoalan pelanggaran privasi memang tidak bisa dikesampingkan. Namun, di kalangan teknologi, sangat masuk akan menggunakan hal itu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Saya sendiri sangat mendukung," kata Yuval.

Sampai saat ini tercatat ada 200 orang positif virus corona di Israel. Pemerintah setempat sudah melacak dan meminta sekitar 10 ribu orang yang berinteraksi untuk sementara melakukan karantina mandiri. (ayp/ayp)