Menhan AS Tolak Upaya Trump Kerahkan Militer Hadapi Pedemo

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Mark Esper tidak mendukung penggunaan pasukan militer untuk memadamkan protes berskala besar di seluruh Amerika Serikat yang dipicu oleh kematian George Floyd.

Dilansir CNN, Rabu (3/6), Esper mengatakan penerjunan pasukan militer hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Presiden Donald Trump diketahui baru-baru ini mengancam akan mengerahkan militer untuk menegakkan ketertiban.

Lihat juga: Paus Fransiskus Sebut Kematian George Floyd Peristiwa Tragis

"Pilihan untuk menggunakan satuan tugas aktif dalam peran penegakan hukum hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir, dan hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan," kata Esper.

"Kami tidak berada dalam salah satu situasi itu sekarang. Saya tidak mendukung permohonan UU Pemberontakan," tambahnya saat menyampaikan sikap tersebut di Pentagon.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan sekitar 1.600 pasukan militer aktif telah dikerahkan ke Washington DC untuk membantu pihak berwenang sipil mengawasi demonstrasi.

Ribuan tentara itu dikerahkan dari markas di Fort Bragg dan Fort Drum ke ibu kota pada Senin malam.

Lihat juga: Kisruh Komentar Demo Floyd di AS, Virgil Abloh Minta Maaf

"Tidak ada pasukan aktif yang dikerahkan di Washington DC sampai saat ini, tetapi pasukan aktif telah ditempatkan di pangkalan militer di National Capitol Region," ucap juru bicara Pentagon, Jonathan Hoffman kepada CNN pada Selasa (2/6).

Demonstrasi anti-rasisme itu dipicu oleh kematian seorang warga kulit hitam asal Minneapolis pada awal pekan lalu, George Floyd, pada 25 Mei lalu.

Floyd meninggal setelah kehabisan napas usai lehernya ditekan oleh lutut seorang petugas kepolisian yang tengah menangkapnya.

Demonstrasi pertama kali pecah di Minneapolis sehari setelah kematian Floyd hingga akhirnya menyebar ke seluruh penjuru AS, bahkan dunia. (ain/ain/ain)