RI Andalkan UNCLOS Hadapi Klaim China di Laut China Selatan

CNN Indonesia | Selasa, 09/06/2020 17:56 WIB
Kapal Coast Guard China-5302 memotong haluan KRI Usman Harun-359 pada jarak 60 yards (sekitar 55 meter) saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd. Indonesia mengandalkan UNCLOS untuk menghadapi klaim China di Laut China Selatan. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia mengandalkan norma internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) untuk menghadapi setiap pihak asing yang ingin mengusik kedaulatan negara, termasuk dalam menghadapi klaim China di Laut China Selatan.

"Indonesia meyakini bahwa hukum internasional dan UNCLOS berada di pihaknya (kami). Norma ini menjadi sandaran Indonesia dalam menghadapi upaya pihak asing mana pun yang mengusik kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia," kata Faizasyah kepada CNNIndonesia.com pada Senin (8/6).

Pernyataan itu diutarakan Faizasyah ketika ditanya apakah posisi Indonesia kian tertekan dengan tindakan China yang semakin agresif dalam memperkuat klaim sepihaknya terhadap hampir 90 persen wilayah di Laut China Selatan.


Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Indonesia tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

Sekitar Desember 2019 hingga awal Januari lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memergoki puluhan kapal ikan China yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Tiongkok menerobos masuk wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. 

Selain menerobos, kapal-kapal China itu juga turut mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia. 

Bakamla RI sempat melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal China itu. Kendati sempat menjauh, kapal-kapal tersebut kembali memasuki perairan Indonesia dan bertahan di sana untuk beberapa waktu.

RI telah melayangkan nota protes terhadap China, namun Beijing mementahkan dengan menyatakan bahwa negaranya memiliki hak historis dan berdaulat atas perairan di sekitar Kepulauan Nansha di Laut China Selatan, yang dianggap Jakarta masih masuk wilayah ZEE Indonesia.

Presiden Joko Widodo bahkan sempat mengerahkan TNI termasuk beberapa jet F-16 dan kapal Angkatan Laut untuk mengamankan perairan Natuna.

Sejumlah pengamat menganggap pengerahan kapal-kapal China dengan kawalan kapal militer dan penjaga pantai merupakan cara baru pemerintahan Presiden Xi Jinping untuk memperkuat klaimnya terhadap Laut China Selatan.

China bahkan dikabarkan telah mempersiapkan armada kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan yang dapat dikerahkan ke Laut China Selatan kapan saja untuk mengganggu kapal-kapal negara lain yang berlayar di daerah tersebut.

Taktik baru China ini dinilai semakin menekan negara-negara di Asia Tenggara terutama Indonesia dan Malaysia.

Jurus baru China ini bahkan dinilai bisa menyulut konflik antara China dengan Indonesia dan Malaysia, dua negara besar di kawasan tersebut. (rds/evn)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK