Berkaca dari AS, Selandia Baru Batal Senjatai Polisi
CNN Indonesia
Rabu, 10 Jun 2020 09:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Selandia Baru membatalkan rencana membentuk patroli polisi bersenjata, berkaca dari kejadian di Amerika Serikat.
Rencana tersebut semula digagas demi meningkatkan keamanan publik pasca-penembakan massal masjid di Christchurch tahun lalu.
Salah satu ketua Partai Hijau, Marama Davidson, mengatakan bahwa patroli polisi yang dipersenjatai membuatnya takut tentang keselamatan kedua putranya.
Davidson dan keluarganya merupakan keturunan suku asli minoritas Selandia Baru, suku Maori.
"Kita hanya perlu melihat AS untuk melihat bagaimana hal-hal yang kejam dapat terjadi di bawah pasukan polisi yang dimiliterisasi," kata Davidson dalam surat terbuka kepada Komisaris Kepolisian Selandia Baru, Andrew Coster, pada Selasa (9/6).
"Ini terutama terasa bagi suku minoritas dan komunitas kulit berwarna," ujarnya.
Kekhawatiran Davidson itu berkaca dari tindakan sewenang-wenang oknum kepolisian AS. Tak sedikit kasus kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang oleh polisi dialami oleh warga kulit berwarna dan minoritas lainnya di AS.
Kematian George Floyd, warga kulit hitam asal Minneapolis, baru-baru ini kembali memantik amarah publik AS terkait sikap diskriminasi dan rasisme berujung kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum AS.
Floyd meninggal dunia karena kehabisan napas setelah lehernya ditekan oleh lutut seorang petugas polisi AS yang tengah berupaya menangkapnya.
Kepolisian Selandia Baru selama ini memang berpatroli tanpa dilengkapi senjata api. Namun, aparat keamanan di negara Pasifik Selatan itu mulai melakukan uji coba dengan berpatroli menggunakan senjata api tak lama setelah penembakan Christchurch terjadi.
Komisaris Coster mengatakan dia berkomitmen untuk tetap tidak mempersenjatai aparat dan beroperasi sesuai dengan dukungan publik.
"Bagaimana perasaan masyarakat itu adalah hal penting. Kami menjaga keamanan dengan persetujuan masyarakat dan itu adalah hak mereka," kata Coster.
Dikutip AFP, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menegaskan dirinya juga "benar-benar menentang patroli polisi rutin yang dipersenjatai" meski dia berpendapat itu adalah masalah operasional kepolisian.
Selandia Baru memang memperketat undang-undang kepemilikan senjata tak lama setelah insiden teror Christchurch. (rds/dea)
[Gambas:Video CNN]
Rencana tersebut semula digagas demi meningkatkan keamanan publik pasca-penembakan massal masjid di Christchurch tahun lalu.
Salah satu ketua Partai Hijau, Marama Davidson, mengatakan bahwa patroli polisi yang dipersenjatai membuatnya takut tentang keselamatan kedua putranya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita hanya perlu melihat AS untuk melihat bagaimana hal-hal yang kejam dapat terjadi di bawah pasukan polisi yang dimiliterisasi," kata Davidson dalam surat terbuka kepada Komisaris Kepolisian Selandia Baru, Andrew Coster, pada Selasa (9/6).
"Ini terutama terasa bagi suku minoritas dan komunitas kulit berwarna," ujarnya.
Kekhawatiran Davidson itu berkaca dari tindakan sewenang-wenang oknum kepolisian AS. Tak sedikit kasus kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang oleh polisi dialami oleh warga kulit berwarna dan minoritas lainnya di AS.
Kematian George Floyd, warga kulit hitam asal Minneapolis, baru-baru ini kembali memantik amarah publik AS terkait sikap diskriminasi dan rasisme berujung kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum AS.
Floyd meninggal dunia karena kehabisan napas setelah lehernya ditekan oleh lutut seorang petugas polisi AS yang tengah berupaya menangkapnya.
Kepolisian Selandia Baru selama ini memang berpatroli tanpa dilengkapi senjata api. Namun, aparat keamanan di negara Pasifik Selatan itu mulai melakukan uji coba dengan berpatroli menggunakan senjata api tak lama setelah penembakan Christchurch terjadi.
Komisaris Coster mengatakan dia berkomitmen untuk tetap tidak mempersenjatai aparat dan beroperasi sesuai dengan dukungan publik.
"Bagaimana perasaan masyarakat itu adalah hal penting. Kami menjaga keamanan dengan persetujuan masyarakat dan itu adalah hak mereka," kata Coster.
Dikutip AFP, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menegaskan dirinya juga "benar-benar menentang patroli polisi rutin yang dipersenjatai" meski dia berpendapat itu adalah masalah operasional kepolisian.
Selandia Baru memang memperketat undang-undang kepemilikan senjata tak lama setelah insiden teror Christchurch. (rds/dea)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK