Palestina Beri Usul Tandingan Rencana Pencaplokan Tepi Barat
AP | CNN Indonesia
Rabu, 10 Jun 2020 17:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Palestina mengajukan usulan baru untuk menentang rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (10/6), Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shtayyeh, mengusulkan demiliterisasi Jalur Gaza, Tepi Barat dam Yerusalem Timur serta pertukaran lahan satu banding satu untuk menandingi usulan aneksasi yang digulirkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu.
Shtayyeh enggan merinci isi proposal setebal 4,5 halaman tersebut. Dia mengatakan gagasan tersebut diajukan kepada AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan Rusia.
Menurut Shtayyeh, gagasan pencaplokan Tepi Barat adalah sebuah ancaman yang bisa menggerus seluruh harapan tentang pembentukan negara bangsa Palestina. Pemerintah Palestina tetap menginginkan Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur sebagai wilayah kedaulatan mereka.
Akan tetapi, kawasan tersebut diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.
Shtayyeh mengatakan Palestina akan menjadi negara yang tidak lagi diduduki tentara asing, dan akan menerima perubahan kecil terkait wilayah perbatasan, dan akan menerima tukar guling wilayah dengan Israel dengan luas, nilai dan volume yang setara.
Selain itu, Shtayyeh menyatakan pemerintah Palestina tidak akan mengabulkan permintaan Israel yang mewajibkan mereka melanjutkan hubungan untuk mengirim US$150 juta dalam bentuk pajak dan cukai. Sebab menurut dia, uang itu adalah sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah Palestina.
Shtayyeh mengatakan Israel bisa mengirim uang tersebut tanpa harus melakukan kontak langsung. Jika tidak dilakukan, maka dia mengatakan pemerintah Palestina tidak akan bisa membayar para pegawai negeri dan aparat keamanan bulan ini.
"Penduduk kami siap berkorban. Kami tidak mau diperas. Yang menjadi masalah di sini adalah bukan soal uang untuk alasan politik," ujar Shtayyeh.
Lebih lanjut Shtayyeh menyatakan mereka juga akan tetap menerbitkan izin bagi penduduk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk berobat di Israel.
Jalu Gaza diblokade oleh Israel dan Mesir sejak kelompok milisi dan partai politik Hamas berkuasa pada 2007.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sudah mengajukan usul tukar guling lahan kepada pemerintah Palestina, jika mereka mencaplok Tepi Barat untuk melegalkan pemukiman yang tidak sah.
Akan tetapi, Presiden Palestina, Mahmud Abbas, memutuskan memutus seluruh perjanjian dengan Israel.
[Gambas:Video CNN]
Masalah pencaplokan kini menjadi dilema antara Israel dan Palestina. Jika dilanjutkan dikhawatirkan hal itu bisa memicu gerakan perlawanan dari rakyat Palestina (intifadah) dan menggulirkan perang baru.
Di sisi lain, diduga hal ini adalah akal-akalan Netanyahu untuk mendapat dukungan supaya tetap berkuasa, karena tengah dibelit sejumlah kasus dugaan korupsi. (ayp/ayp)
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (10/6), Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shtayyeh, mengusulkan demiliterisasi Jalur Gaza, Tepi Barat dam Yerusalem Timur serta pertukaran lahan satu banding satu untuk menandingi usulan aneksasi yang digulirkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu.
Shtayyeh enggan merinci isi proposal setebal 4,5 halaman tersebut. Dia mengatakan gagasan tersebut diajukan kepada AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan Rusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, kawasan tersebut diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.
Shtayyeh mengatakan Palestina akan menjadi negara yang tidak lagi diduduki tentara asing, dan akan menerima perubahan kecil terkait wilayah perbatasan, dan akan menerima tukar guling wilayah dengan Israel dengan luas, nilai dan volume yang setara.
Selain itu, Shtayyeh menyatakan pemerintah Palestina tidak akan mengabulkan permintaan Israel yang mewajibkan mereka melanjutkan hubungan untuk mengirim US$150 juta dalam bentuk pajak dan cukai. Sebab menurut dia, uang itu adalah sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah Palestina.
Shtayyeh mengatakan Israel bisa mengirim uang tersebut tanpa harus melakukan kontak langsung. Jika tidak dilakukan, maka dia mengatakan pemerintah Palestina tidak akan bisa membayar para pegawai negeri dan aparat keamanan bulan ini.
"Penduduk kami siap berkorban. Kami tidak mau diperas. Yang menjadi masalah di sini adalah bukan soal uang untuk alasan politik," ujar Shtayyeh.
Lebih lanjut Shtayyeh menyatakan mereka juga akan tetap menerbitkan izin bagi penduduk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk berobat di Israel.
Jalu Gaza diblokade oleh Israel dan Mesir sejak kelompok milisi dan partai politik Hamas berkuasa pada 2007.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sudah mengajukan usul tukar guling lahan kepada pemerintah Palestina, jika mereka mencaplok Tepi Barat untuk melegalkan pemukiman yang tidak sah.
Akan tetapi, Presiden Palestina, Mahmud Abbas, memutuskan memutus seluruh perjanjian dengan Israel.
[Gambas:Video CNN]
Masalah pencaplokan kini menjadi dilema antara Israel dan Palestina. Jika dilanjutkan dikhawatirkan hal itu bisa memicu gerakan perlawanan dari rakyat Palestina (intifadah) dan menggulirkan perang baru.
Di sisi lain, diduga hal ini adalah akal-akalan Netanyahu untuk mendapat dukungan supaya tetap berkuasa, karena tengah dibelit sejumlah kasus dugaan korupsi. (ayp/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK