Taiwan Buka Kantor Khusus untuk Tampung Warga Hong Kong

Taiwan berencana membuka kantor khusus untuk membantu warga Hong Kong yang hendak pindah karena pemberlakuan undang-undang Keamanan Nasional yang diusulkan China. Rencananya, Taiwan akan membuka kantor khusus itu pada Juli mendatang.

Pengumuman ini diungkap setelah bulan lalu pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen menyatakan kesediaannya memberikan suaka dalam bentuk program kemanusiaan yang seluruhnya didanai oleh pemerintah Taiwan.

"Di masa lalu lembaga nonprofit pada dasarnya melakukan hal itu, tetapi sekarang pemerintah akan menanggung dan membiaya pengeluaran (warga Hong Kong yang hendak pindah ke Taiwan)," ujar Kepala Kabinet Pemerintah Taiwan (MAC), Chen Ming-tong.

Mengutip AFP, rencananya kantor baru itu akan dibuka pada 1 Juli sebagai bagian dari cara Taiwan membantu warga Hong Kong yang berniat pindah ke sana.

Chen mengatakan kabinet akan membuat keputusan akhir terkait pemberian suaka bagi warga Hong Kong. Bantuan keuangan dipastikan akan diberikan apabila pemohon telah memasuki Taiwan secara legal.

"Undang-undang kami sangat jelas tentang hal itu ... (cara ini) bukan (proyek) penyelamatan, itu untuk menawarkan dukungan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Taiwan mengatakan pemberian suakan akan memenuhi permintaan warga Hong Kong yang hendak belajar, bekerja, atau berinvestasi di sana.

Protes besar-besaran warga Hong Kong yang menolak sejumlah aturan China mendorong lebih dari 5.000 warga pindah ke Taiwan pada 2019. Jumlah tersebut meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya.

Warga Hong Kong mengungkapkan alasannya pindah untuk mencari kehidupan baru setelah aksi protes yang terjadi sepanjang 2019, disusul aksi serupa yang menentang UU Keamanan Nasional yang diusulkan China.

UU itu bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di Hong Kong.

Warga anti-Beijing khawatir bahwa China akan memanfaatkan RUU itu untuk mengakhiri kebebasan Hong Kong sebagai daerah administratif khusus.