Polemik UU Keamanan, Taiwan Siap Tampung Warga Hong Kong

Pemerintah Taiwan dilaporkan siap menampung para penduduk Hong Kong yang ingin pindah setelah China mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (2/7), pemerintah Taiwan meresmikan kantor khusus untuk mengurus penduduk Hong Kong yang ingin pindah.

Kantor itu diresmikan oleh Menteri Dewa Urusan Dalam Negeri Taiwan, Chen Ming-tong. Dia mengatakan lembaga itu akan membantu para penduduk Hong Kong yang ingin pindah ke negara itu, termasuk jika ingin mencari peluang untuk menempuh pendidikan atau bisnis.

"Pendirian kantor ini bukan hanya bentuk pernyataan Taiwan untuk mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat di Hong Kong, tetapi juga menunjukkan sikap kami yang juga peduli terhadap penduduk Hong Kong," kata Chen kepada awak media.

Chen mengatakan pengesahan UU Keamanan Nasional sama saja mengakhiri janji China yang membolehkan kebebasan ekonomi dan hak asasi di Hong Kong. Dalam perjanjian penyerahan dari Inggris pada 1997 silam, China menyatakan menjanjikan akan tidak ikut campur dalam sistem pemerintahan demokrasi dan ekonomi di Hong Kong selama 50 tahun.

Taiwan sampai saat ini menolak klaim China yang menyatakan pulau itu masuk ke dalam wilayah kedaulatannya. Mereka juga menolak tawaran model pemerintahan 'satu negara dua sistem' seperti yang dijanjikan di Hong Kong.

Akibatnya, China memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan berupaya menghalangi seluruh jalan diplomatik. Bahkan, mereka mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Taiwan.

Di sisi lain, perekonomian Taiwan yang bertumpu kepada industri teknologi mutakhir membuat mereka harus terus memikat pemodal baru dari negara lain untuk berinvestasi. Selain itu, akibat rendahnya tingkat kelahiran mendesak mereka meminta penduduknya yang berada di luar negeri untuk pulang.

Aparat keamanan China kini bisa menjerat langsung pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengarah kepada aksi separatis, subversif atau terorisme dengan UU Keamanan Nasional. Para pelakunya bisa diancam hukuman penjara seumur hidup.