FBI Berupaya Sita Tanker Iran Pengirim Minyak ke Venezuela

Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) menerbitkan surat perintah untuk menyita empat kapal tanker Iran yang membawa muatan minyak menuju Venezuela, karena dinilai melanggar sanksi.

Informasi itu dikonfirmasi oleh Kementerian Kehakiman AS pada Kamis (2/7) kemarin. Penyelidik FBI dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) menyatakan bahwa empat kapal tanker yakni Bella, Bering, Pandi, dan Luna adalah aset milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), yang oleh AS dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris.

AS menuduh keuntungan dari pengiriman minyak bakal dipakai untuk mendukung aksi terorisme dan 'berbagai kegiatan jahat', mulai dari membeli senjata pemusnah massal hingga mendanai pelanggaran hak asasi manusia.

Dilansir Fox News, keempat kapal tanker itu membawa total lebih dari satu juta barel minyak bumi dari Iran.

Surat perintah itu juga menuduh seorang pengusaha Iran, Mahmoud Madanipour, mengatur pengiriman dan berusaha menyembunyikan keterlibatan Iran dan IRGC. Mahmoud dituduh dekat dengan IRGC dan perusahaan dagang yang berbasis di Uni Emirat Arab.

Para penyelidik mengatakan bahwa mereka dapat melacak pengiriman itu.

"Data pelacakan satelit yang tersedia untuk umum dikenal sebagai sistem identifikasi otomatis (AIS) menunjukkan Pandi mengunjungi Terminal Minyak Sirus di Iran. AIS juga menunjukkan bahwa Pandi terlibat dalam transfer antar-kapal ke Bella pada atau sekitar 17 April," demikian isi surat perintah itu.

Kapal tanker Bella kemudian diduga berlayar membawa minyak Iran yang diidentifikasi sebagai kapal tanker dari Uni Emirat Arab.

Para penyelidik mengatakan kapal-kapal lain juga menggunakan cara serupa untuk menyembunyikan upaya pengiriman.

Dilansir AFP, belum jelas bagaimana cara pemerintah AS menyita muatan minyak di kapal tanker tersebut.

Juru bicara perwakilan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Alireza Miryousefi, dalam sebuah kicauan di Twitter mengatakan upaya AS menghentikan perdagangan internasional Iran yang sah adalah aksi 'pembajakan'.

"Ini adalah ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB," tulisnya.

Sementara itu, awal pekan ini, pemerintah Iran mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden AS, Donald Trump, sehubungan dengan serangan rudal AS yang menewaskan komandan Pasukan Quds, Jenderal Qassem Soleimani, pada Januari lalu.

Pejabat AS menyebut tindakan itu sebagai 'aksi propaganda yang tidak seorang pun menganggapnya serius'.

Menurut Kementerian Luar Negeri AS, Soleimani bertanggung jawab atas kematian 608 tentara mereka selama perang Irak. Dia adalah pemimpin Pasukan Quds yang merupakan satuan elite di IRGC. Namun, menurut AS Pasukan Quds adalah kelompok teroris.