Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying pada Kamis (17/7) mengundang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, untuk berkunjung ke wilayah Xinjiang yang disebut menjadi lokasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur.
"Kami menyambutnya untuk melakukan perjalanan ke negara kami dan mengetahui bagaimana pandangan warga Xinjiang tentang dirinya. Saya bisa memperkenalkannya kepada beberapa rekan di Uighur," kata Hua.
Dilansir Vietnam Times, Jumat (17/7), undangan itu merupakan tanggapan China terhadap sanksi yang dijatuhkan AS atas tuduhan pelanggaran HAM etnis minoritas Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika AS berpikir bahwa semua yang dilakukan China adalah ancaman, maka itu akan menjadi ramalan yang akan terjadi dengan sendirinya," kata Hua.
Hua menambahkan bahwa tuduhan AS atas kejahatan HAM terhadap Uighur adalah 'kebohongan terbesar abad ini'.
Para pengamat mengatakan hubungan antara Beijing dan Washington semakin memburuk dalam beberapa dekade terakhir karena konflik atas isu-isu seperti penanganan Covid-19, hukum keamanan nasional di Hong Kong, dan tuduhan kejahatan HAM di Xinjiang.
Pemerintah AS pada 9 Juli menjatuhkan sanksi terhadap Sekretaris Partai Komunis China Provinsi Otonomi Xinjiang, Chen QuanGuo, dan tiga pejabat lainnya. Chen adalah pejabat berpangkat tinggi di China yang pernah diembargo oleh AS.
The New York Times melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan larangan bepergian terhadap semua anggota Partai Komunis China. Langkah ini dianggap akan semakin memperburuk hubungan antar kedua negara.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell, sebelumnya telah menyatakan dukungan AS bagi negara-negara Asia Tenggara dalam sengketa wilayah dengan China di LCS. Dia memperingatkan bahwa AS bisa menjatuhkan sanksi kepada Beijing.
Stilwell mengatakan dalam sebuah forum daring pada 14 Juli bahwa "kami tidak akan mengatakan kami netral" dalam masalah maritim. Dia menekankan bahwa AS akan mendukung negara-negara Asia Tenggara jika China mengincar sumber daya alam di LCS.
(ans/ayp)