China Janji Membalas Jika AS Sanksi Paramiliter Xinjiang

Pemerintah China menyatakan akan membalas Amerika Serikat jika tetap menjatuhkan sanksi kepada organisasi paramiliter, Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur.

China mendesak AS untuk membatalkan niat itu dan meminta supaya tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri mereka.

"Aksi Amerika Serikat adalah bentuk ikut campur yang sangat menjijikkan terhadap urusan dalam negeri China dan melanggar dasar-dasar norma hubungan antar pemerintahan. China sangat menentang dan mengecamnya serta akan siap membalas," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam jumpa pers di Beijing, seperti dilansir stasiun televisi China, CCTV, Kamis (6/8).

Korps tersebut terdiri dari 14 cabang yang mempunyai struktur mirip lembaga militer. Mereka disebut melaporkan setiap proyek di Xinjiang, termasuk tambang dan eksplorasi energi, yang bernilai miliaran dolar kepada Partai Komunis China.

Wenbin menyatakan AS tidak punya hak mencampuri urusan gejolak di Xinjiang. Menurut dia, polemik di kawasan itu bukan soal pelanggaran HAM, tetapi ancaman terorisme dan separatisme.

Selain itu, Wenbin juga mengatakan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang selama ini sudah berkontribusi terhadap perkembangan daerah, keberagaman etnis, menjaga kestabilan sosial dan pengamanan perbatasan.

Kementerian Keuangan AS menyatakan akan membekukan seluruh aset milik Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang yang berada di wilayah hukum AS. Mereka juga berencana melarang komandan dan perwira korps tersebut untuk melakukan kontak dagang dengan warga AS.

Kemenlu dan Kemenkeu AS menuduh korps tersebut bertanggung jawab atas penindasan terhadap etnis Uighur dengan cara penangkapan massal, kerja paksa dan penyiksaan.

Korps tersebut terdiri dari 14 cabang yang mempunyai struktur mirip lembaga militer. Mereka disebut melaporkan setiap proyek di Xinjiang, termasuk tambang dan eksplorasi energi, yang bernilai miliaran dolar kepada Partai Komunis China.

"AS berkomitmen menggunakan seluruh peraturan di bidang keuangan untuk menyeret para pelanggar HAM di Xinjiang dan seluruh dunia bertanggung jawab," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin.

Menurut Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, komandan korps tersebut, Peng Jiarui, dan mantan petingginya, Sun Jinling, juga akan mendapat sanksi imigrasi yakni tidak akan bisa mendapatkan visa AS.