Indonesia Bakal Bahas Usul AS Perpanjang Embargo Senjata Iran

Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyatakan akan memfasilitasi pembahasan resolusi usulan Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Grata Endah Werdaningtyas, dalam jumpa pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (13/8).

"Indonesia akan memfasilitasi pembahasan semua rancangan resolusi yang diajukan oleh negara anggota DK PBB. Termasuk dalam hal ini rancangan resolusi usulan AS bagi perpanjangan embargo senjata terhadap Iran," ujar Grata.

"Sebagai diketahui bersama, rancangan resolusi AS difokuskan pada perpanjangan limitasi transfer senjata dan travel banned terhadap Iran yang rencananya memang akan berakhir pada 18 Oktober 2020. Diusulkannya perpanjangan ini tanpa batasan waktu dan hanya dapat diakhiri oleh keputusan DK PBB," tambahnya.

Sebagai informasi, rancangan resolusi AS tersebut rencananya akan diputuskan dalam pekan ini.

Grata menuturkan Indonesia akan mengikuti dinamika pembahasan rancangan resolusi ini dalam DK PBB, dan akan terus berupaya secara konstruktif berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait.

Selain itu, Indonesia juga akan mengajak dan mendorong semua negara pihak Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) untuk meningkatkan upaya dan mencari jalan agar dapat menjalankan komitmen di bawah JCPOA, serta diharapkan akan terus berkontribusi positif bagi kestabilan kawasan.

Seperti diketahui, pemerintah AS pada Selasa (11/8) lalu telah mengajukan draf baru resolusi DK PBB untuk memperpanjang embargo senjata atas Iran tanpa batas waktu.

Dilansir Associated Press, AS berusaha mendapatkan lebih banyak dukungan di Dewan Keamanan yang beranggotakan lima belas negara, di mana Rusia dan China yang memiliki hak veto tetap menolak perpanjangan embargo.

"Masuk akal jika negara nomor 1 yang mensponsori teror di dunia tidak diberi sarana untuk menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi di dunia," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, dalam sebuah pernyataan.

Para diplomat di Dewan Keamanan PBB mengatakan draf baru yang direvisi dapat dimasukkan ke dalam bentuk final pada Kamis dan dilakukan pemungutan suara pada Jumat mendatang.