Pemerintah Amerika Serikat mengajukan draf baru resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperpanjang embargo senjata atas Iran tanpa batas waktu, pada Selasa (11/8) kemarin.
Dilansir Associated Press, Rabu (12/8), AS berusaha mendapatkan lebih banyak dukungan di Dewan Keamanan yang beranggotakan lima belas negara, di mana Rusia dan China yang memiliki hak veto tetap menolak perpanjangan embargo.
"Masuk akal jika negara nomor 1 yang mensponsori teror di dunia tidak diberi sarana untuk menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi di dunia," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, dalam sebuah pernyataan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para diplomat di Dewan Keamanan PBB mengatakan draf baru yang direvisi dapat dimasukkan ke dalam bentuk final pada Kamis besok, dan dilakukan pemungutan suara pada Jumat mendatang.
Draf revisi yang diperoleh Associated Press hanya berisi empat paragraf dan menggantikan tujuh halaman draf awal.
Salah satu ketentuan dalam resolusi awal menyebutkan akan mengizinkan semua negara anggota PBB memeriksa kargo yang datang dari atau menuju Iran yang singgah melalui wilayah mereka baik di bandara, pelabuhan, maupun zona perdagangan bebas.
Negara anggota PBB diizinkan melakukan pemeriksaan jika mereka meyakini kargo itu berisi barang terlarang.
Lihat juga:AS Berupaya Perpanjang Embargo Senjata Iran |
Ketentuan lain menyatakan akan mengutuk Iran dan negara itu harus bertanggung jawab atas serangan September 2019 di Arab Saudi dan serangan Desember 2019 di pangkalan militer Irak di Kirkuk dan Kedutaan Besar AS di Baghdad.
Meskipun sudah berakhir pada 18 Oktober, tapi draf baru itu menyatakan bahwa embargo senjata "akan terus berlaku sampai Dewan Keamanan memutuskan sebaliknya. Draf itu juga menyebut bahwa implementasi penuh embargo senjata "sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional".
PBB melarang Iran membeli sistem senjata utama dari pihak asing pada 2010 di tengah ketegangan atas program nuklir. Larangan itu menghalangi Iran mengganti peralatan militernya yang sudah uzur dan sebagian besar dibeli sebelum Revolusi Islam 1979. Embargo sebelumnya menargetkan ekspor senjata Iran.
(ans/ayp)