Langgar Embargo Senjata Libya, Uni Eropa Sanksi 3 Perusahaan

AFP, CNN Indonesia | Selasa, 22/09/2020 07:48 WIB
Uni Eropa menjatuhi sanksi terhadap tiga perusahaan dari Turki, Yordania, dan Kazakhstan karena dianggap melanggar embargo senjata PBB terhadap Libya. Ilustrasi. (Foto: AFP/ABDULLAH DOMA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Uni Eropa menjatuhi sanksi terhadap tiga perusahaan karena melanggar embargo senjata PBB terhadap Libya. Ketiga perusahaan tersebut berasal dari Turki, Kazakhstan, dan Yordania.

Ketiga perusahaan tersebut yakni Avasya Shipping dari Turki, operator kargo udara Kazakhstan, Sigma Airlines dan perusahaan maritim Yordania Wave Shipping.

Para menteri luar negeri Uni Eropa dalam pertemuan reguler di Brussel, Belgia pada menandatangani kesepakatan untuk membekukan aset Uni Eropa yang dipegang oleh perusahaan, memutusnya dari pasar keuangan UE, dan melarang mereka melakukan bisnis dengan negara mana pun di blok tersebut.


Dalam kesempatan tersebut UE juga menjatuhi sanksi terhadap dua orang karena dianggap melanggar hak asasi manusia di Libya.

"Daftar baru ini menunjukkan penggunaan strategis Uni Eropa dari rezim sanksi dan kemampuan untuk bereaksi terhadap perkembangan di lapangan dalam mendukung proses politik dan untuk mencegah pelaku masa lalu dan sekarang dari pelanggaran lebih lanjut," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan seperti mengutip AFP.

Uni Eropa memiliki misi angkatan laut yang beroperasi di perairan lepas Libya yang bertugas mengawasi embargo dan mengumpukan informasi intelijen tentang pelanggar.

Dalam satu dekade terakhir telah terjadi kekacauan sejak ada kelompok pemberontak yang didukung NATO pada 2011 untuk menggulingkan dan menewaskan diktator Libya, Moamer Khadafi.
 
Tapi kemudian terdapat tanda-tanda kemajuan mengenai pembicaraan damai, dengan perwakilan dari kedua belah pihak bertemu di Maroko. Secara mengejutkan, mereka mengumumkan gencatan senjata dan menjanjikan pemilihan nasional.

Turki menyayangkan keputusan tersebut karena menganggap bisa memicu ketegangan yang terjadi di Mediterania timur.

"Pada saat upaya dilakukan untuk mengurangi ketegangan di Mediterania timur, membuat keputusan yang salah sangat disayangkan," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan

(ans/evn)

[Gambas:Video CNN]