Uni Eropa Didesak Beri Sanksi pada Rusia Atas Kasus Navalny

fea, CNN Indonesia | Jumat, 18/09/2020 03:58 WIB
Parlemen Eropa mengatakan Alexei Navalny adalah korban upaya pemerintah Rusia membungkam oposisi. Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. (AFP/YURI KADOBNOV)
Jakarta, CNN Indonesia --

Perlemen Eropa meminta Uni Eropa memberikan sanksi keras pada Rusia atas peristiwa keracunan pemimpin oposisi Alexei Navalny. Rusia dituduh mencoba melakukan pembunuhan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Anggota majelis mengatakan Navalny yang diracun menggunakan zat saraf era Uni Soviet, Novichok, adalah bagian dari 'upaya sistematis' pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membungkam oposisi.

Navalny pingsan pada bulan lalu di dalam pesawat domestik di Rusia usai melakukan perjalanan kampanye mendukung kandidat oposisi di pemilihan umum daerah. Navalny sekarang dirawat di Jerman, negara yang mengonfirmasi dia diracun menggunakan Novichok.


"Pembunuhan politik dan peracunan di Rusia adalah instrumen sistematis dari rezim yang sengaja menargetkan oposisi," kata Parlemen Eropa dalam resolusi tidak mengikat, dilansir dari AFP, Kamis (18/9).

Dikatakan Novichok hanya tersedia di kalangan militer dan dinas rahasia di Rusia.

Resolusi Parlemen Eropa mendesak Uni Eropa segera menetapkan langkah-langkah pembatasan untuk rusia dan menegakkan kembali sanksi-sanksi yang sudah diberikan.

Uni Eropa pernah memberikan sanksi pada Rusia terkait peracunan mantan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya di Inggris yang juga menggunakan Novichok. Namun dalam kasus Navalny sejauh ini belum ada pelaku yang diidentifikasi, sehingga masih sulit menjatuhkan sanksi individu.

Juru bicara kementerian luar negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan, setiap langkah yang terkait Navalny yang berbuah sanksi merupakan 'anti-Rusia' dan menuduh pemerintah barat tidak ingin mengetahui kebenaran yang terjadi kepadanya.

"Tujuan sebenarnya dari kampanye Uni Eropa adalah untuk memastikan keberlanjutan jalur destruktif yang diadopsi Uni Eropa terhadap negara kami," kata Zakharova.

(fea)

[Gambas:Video CNN]