Duterte Bahas Perang Narkoba sampai Vaksin di Sidang Umum PBB

Associated Press, CNN Indonesia | Rabu, 23/09/2020 19:30 WIB
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyinggung kritik pemberantasan narkoba, sengketa Laut China Selatan, dan vaksin Covid-19 dalam Sidang Umum PBB. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. (UNTV via AP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyinggung soal kritik atas upaya pemberantasan narkoba, sengketa Laut China Selatan, dan vaksin Covid-19 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (22/9).

Duterte mempertahankan pendapatnya terkait perang narkoba yang dikecam banyak pihak, terutama kelompok pegiat hak asasi manusia.

"Filipina akan terus melindungi HAM rakyatnya, terutama dari momok obat-obatan terlarang, kriminalitas, dan terorisme," kata Duterte dalam rekaman video, seperti dikutip Associated Press, Rabu (23/9).


Dia juga mengeluhkan bahwa kelompok tertentu menggunakan alasan HAM untuk memojokkan pemerintahannya.

Duterte menyatakan keterbukaan untuk "keterlibatan konstruktif" dengan PBB, tapi hanya jika ada "objektivitas, non-intervensi, non-selektivitas, dan dialog yang tulus".

Duterte sering mengecam campur tangan internasional terhadap urusan dalam negeri negaranya. Pemerintah Barat dan kelompok HAM melihat kecaman itu sebagai pembenaran dari tindakan Duterte atas perang anti-narkoba.

Kebijakan itu telah menewaskan lebih dari 5.700 orang, yang sebagian besar berasal dari kalangan warga miskin.

Pada Juni lalu, Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan kampanye melawan obat-obatan terlarang di Filipina dilakukan tanpa memperhatikan aturan hukum, proses hukum, dan HAM bagi orang yang mungkin menggunakan atau menjual narkoba.

Dia meminta pemerintah Filipina mengakhiri semua kekerasan yang menargetkan tersangka pelaku narkoba.

Duterte membantah mengizinkan pembunuhan di luar hukum, tapi dia berulang kali secara terbuka meneror pengedar narkoba dengan ancaman kematian. Bulan ini, dia secara terbuka memerintahkan pejabat bea cukai menembak dan membunuh penyelundup narkoba.

Pada Februari 2018, Mahkamah Internasional membuka penyelidikan awal atas pengaduan tentang pembunuhan tersebut, tapi pemerintah Duterte menanggapinya dengan menarik diri dari pengadilan.

Dalam pertemuan PBB tersebut, Duterte juga menyinggung soal sengketa Laut China Selatan (LCS), di mana China mengklaim hak teritorial atas wilayah LCS hingga memicu perselisihan dengan beberapa negara tetangga dan Amerika Serikat.

"Kami dengan tegas menolak upaya untuk merusak putusan arbitrase 2016 yang membatalkan sebagian besar klaim China," ujar Duterte.

Sebagai catatan, China menolak berpartisipasi dalam arbitrase oleh pengadilan yang didukung PBB dan menolak putusan itu.

Duterte menyesalkan bahwa ketegangan di antara negara-negara besar semakin meningkat.

"Saat gajah bertarung, rumputlah yang diinjak-injak. Jika kita belum bisa berteman, maka atas nama Tuhan, janganlah kita membenci terlalu banyak antara satu sama lain," ujar Duterte.

Pada kesempatan yang sama, Duterte menyambut baik peluncuran dana bantuan PBB dan meminta komunitas internasional untuk memastikan vaksin virus corona (Covid-19) dapat diakses oleh semua kalangan.

"Filipina menghargai peran yang dimainkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi pandemi," kata Duterte.

(ans/ayp)

[Gambas:Video CNN]