Pemimpin Qatar Kecam Israel dalam Pidato Sidang Umum PBB

Pemimpin Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, mengecam komunitas internasional dan Israel pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-75 karena tidak bersikap keras terhadap pendudukan tanah Palestina sampai hari ini.

Melansir Middle East Monitor, Kamis (24/9), dalam pidatonya selama pertemuan daring tersebut, pemimpin Qatar itu mengatakan negara-negara dan organisasi internasional gagal menegakkan Resolusi PBB terhadap pendudukan Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina. Selain itu, pembangunan dan perluasan pemukiman ilegal juga terus berlanjut.

"(Israel bersalah atas) pelanggaran mencolok terhadap resolusi internasional dan solusi dua negara yang disepakati oleh komunitas internasional," kata Sheikh Tamim.

"Perdamaian hanya dapat dicapai jika Israel berkomitmen penuh pada kerangka acuan dan resolusi internasional yang diterima oleh negara-negara Arab dan yang menjadi dasar dari Prakarsa Perdamaian Arab," tambahnya.

Emir Qatar itu mendesak masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menjalankan tanggung jawab hukumnya, dan memaksa Israel mencabut blokade di Jalur Gaza serta mengembalikan proses perdamaian ke jalurnya, melalui negosiasi yang kredibel berdasarkan resolusi internasional dan bukan lewat paksaan.

Desakan ini muncul sepekan setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel di Gedung Putih. Pekan lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengesampingkan hubungan dengan Israel.

Dia mengatakan bahwa itu bukanlah jawaban untuk konflik antara Israel dan Palestina.

Di bawah inisiatif Perdamaian Arab 2002, negara-negara Arab menyatakan bahwa Israel hanya bisa melakukan normalisasi hubungan jika melakukan kesepakatan kenegaraan dengan Palestina, berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Kesepakatan itu harus diikuti dengan solusi yang adil bagi pengungsi Palestina dan mengakhiri pendudukan ilegal.

Akan tetapi, menurut Abu Dhabi, kesepakatan itu adalah upaya untuk mencegah rencana aneksasi Tepi Barat yang diduduki Israel. Para penentang kesepakatan menuturkan upaya normalisasi sudah dilakukan selama bertahun-tahun, karena pejabat Israel telah melakukan kunjungan resmi ke UEA dan menghadiri konferensi di negara itu, meski tidak memiliki hubungan diplomatik.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membantah bahwa Israel akan membatalkan rencana pencaplokan. Dia berkeras bahwa pencaplokan tidak akan dibatalkan, melainkan hanya ditunda.