Polisi Thailand Sapu Ribuan Demonstran Usai Dekrit Darurat

Polisi Thailand dilaporkan telah menyapu ribuan demonstran di Bangkok setelah pemerintah mengeluarkan dekrit darurat.

Dalam dekrit tersebut pemerintah melarang pertemuan lima orang atau lebih hingga publikasi berita atau pesan online yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Eskalasi massa telah meningkat selama tiga bulan terakhir menuntut reformasi di Thailand. Pengunjuk rasa ada yang mendirikan kemah di luar Kantor Pemerintah.

"Sangatlah penting untuk memperkenalkan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," televisi pemerintah mengumumkan, dikutip dari Bangkok Post, Kamis (15/10).

Tidak lama setelah keputusan darurat diberlakukan, polisi anti huru hara maju ke arah pengunjuk rasa yang berkemah di luar Gedung Pemerintah.

Berdasarkan laporan Bangkok Post, ribuan orang yang memprotes di sana telah pergi pada Rabu malam. Namun beberapa di antaranya ada yang mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi.

Menjelang fajar, ratusan polisi menduduki jalan-jalan terdekat dan pekerja kota mulai membersihkan.

Akibat kejadian ini Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand mengungkapkan setidaknya tiga dari pemimpin protes ditangkap. Polisi belum memberikan komentar soal itu hingga kini.

Pada Kamis pagi pemerintah mengumumkan dekrit keadaan darurat. Dekrit tersebut ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha.

Dekrit melarang orang berkerumun karena sedang pandemi corona.

Di dalam dekrit, pemerintah menuduh banyak orang telah menghasut masyarakat untuk menyebabkan kekacauan di Bangkok.
 
"Ada perilaku yang mempengaruhi iring-iringan kerajaan, dan ada alasan untuk percaya bahwa ada perilaku kekerasan yang mempengaruhi keamanan negara, keselamatan dalam hidup. atau aset rakyat dan negara," bunyi dekrit tersebut dilansir dari Nikkei Asia.

Lebih lanjut pemerintah menyatakan apa yang telah dilakukan demonstran saat ini bukanlah pertemuan damai.

Keadaan seperti itu kata pemerintah juga dapat memperburuk situasi ekonomi dalam negeri yang memang sudah terpuruk karena pandemi.

"Ini bukan pertemuan damai yang disahkan oleh konstitusi. Ini juga berdampak langsung pada pengendalian Covid-19, yang secara langsung berdampak pada perekonomian bangsa yang rentan. Sangat penting untuk segera dilakukan tindakan perbaikan ini dan menghentikan perilaku ini secara efektif sehingga hukum dihormati dan publik tertib," kata perintah dalam dekrit itu.