Biden dan Konflik AS-China, Uighur hingga Laut China Selatan

Belum tuntas masa transisi pemerintahan yang dipersulit, presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, sudah dihadapkan oleh sejumlah tantangan lain. 

Salah satu tantangan itu adalah memulihkan sejumlah kebijakan politik luar negeri yang cukup banyak bergeser di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, termasuk relasi AS dengan China yang merenggang dan dinilai terburuk dalam sejarah.

Sejumlah pengamat politik luar negeri di AS dan China masih memperdebatkan apakah Biden akan melanjutkan kebijakan Trump yang konfrontatif kepada China atau mengatur ulang relasi Washington-Beijing.

Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah China, media pemerintah Negeri Tirai Bambu menggambarkan bahwa Partai Komunis masih belum begitu yakin ke arah mana pemerintahan AS di tangan Biden akan bersikap menanggapi relasi kedua negara.

"China seharusnya tidak menyimpan ilusi bahwa terpilihnya Biden akan meredakan atau memulihkan hubungan China-AS, juga tidak boleh melemahkan keyakinannya dalam meningkatkan hubungan bilateral. Persaingan AS dengan China dan kewaspadaan terhadap China hanya akan meningkat," bunyi editorial tabloid Global Times yang dikelola Partai Komunis pada Minggu (15/11).

'Teman Lama' China

Walaupun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari tim transisi Biden terkait proyeksi kebijakan luar negeri AS selama pemerintahannya, politikus Demokrat itu bukan lah pemain baru di kancah politik internasional.

Selama hampir lima dekade berkecimpung dalam politik AS, Biden dikenal cukup dekat dengan China.

Selama delapan tahun menjadi wakil presiden, Biden bersama Presiden Barack Obama juga membawa relasi AS-China ke arah kerja sama daripada konfrontasi.

Selama menjadi wapres, Biden juga berulang kali pergi ke China untuk mendapat dukungan Beijing terhadap beberapa kebijakan utama Presiden Obama, termasuk upaya membendung ambisi nuklir Korea Utara.

Dalam kunjungan ke Beijing pada 2013 lalu, Biden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang menganggap dirinya adalah "teman lama China".

Dalam lawatan itu, Biden bahkan menghabiskan waktu dua jam untuk berbicara secara privat dengan Xi dari yang seharusnya hanya berlangsung selama 45 menit.

Meski nampak terlalu dekat dengan China, pandangan Biden cukup berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemilihan primer Partai Demokrat pada Februari lalu, Biden menganggap Xi Jinping sebagai "penjahat".

Ia menekankan China harus mau "bermain dalam aturan. Iklan kampanye Biden bahkan menuding Presiden Trump "dipermainkan" oleh China.

Dalam dokumen platform Partai Demokrat 2020 yang rilis Agustus lalu, partai tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap jelas, kuat, dan konsisten dalam mendorong kembali kekhawatiran mereka soal tindakan pemerintah China terhadap ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia.

Isu Perdagangan

Masalah perdagangan merupakan salah satu isu utama yang merenggangkan relasi China-AS selama empat tahun terakhir.

AS dan China terlibat perang tarif setelah presiden Trump menganggap Tiongkok telah bermain curang dengan mencuri properti intelektual AS. Sejak itu, Trump menjatuhkan tarif miliaran dolar kepada produk impor China demi mengurangi defisit tren perdagangan kedua negara.

Dalam pernyataannya selama ini soal ekonomi, Biden mengisyaratkan dia akan terus mengambil langkah menentang kebijakan ekonomi China yang dinilai tak adil dan tertutup.

Meski begitu, dalam wawancara bersama NPR pada Agustus lalu, Biden menganggap penerapan tarif tak hanya merugikan China tetapi juga merugikan AS sendiri.

Biden mengatakan akan mencoba membuat koalisi global untuk menekan China agar membuka ekonominya.

"Apa yang saya akan lakukan adalah membuat China ikut bermain sesuai aturan internasional, tidak seperti yang dia [Trump] telah lakukan," kata Biden menunjuk Trump dalam debat kedua calon presiden AS pada Oktober lalu seperti dikutip CNN.

"Kita harus bisa membuat seluruh sekutu AS mau mendukung kita dan mengatakan kepada China 'ini lah peraturannya, Anda harus mematuhinya atau Anda akan membayar kerugiannya karena tidak mematuhi itu semua secara ekonomi," ujarnya menambahkan.