Biden dan Konflik AS-China, Uighur hingga Laut China Selatan

Belum tuntas masa transisi pemerintahan yang dipersulit, presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, sudah dihadapkan oleh sejumlah tantangan lain. 

Salah satu tantangan itu adalah memulihkan sejumlah kebijakan politik luar negeri yang cukup banyak bergeser di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, termasuk relasi AS dengan China yang merenggang dan dinilai terburuk dalam sejarah.

Sejumlah pengamat politik luar negeri di AS dan China masih memperdebatkan apakah Biden akan melanjutkan kebijakan Trump yang konfrontatif kepada China atau mengatur ulang relasi Washington-Beijing.

Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah China, media pemerintah Negeri Tirai Bambu menggambarkan bahwa Partai Komunis masih belum begitu yakin ke arah mana pemerintahan AS di tangan Biden akan bersikap menanggapi relasi kedua negara.

"China seharusnya tidak menyimpan ilusi bahwa terpilihnya Biden akan meredakan atau memulihkan hubungan China-AS, juga tidak boleh melemahkan keyakinannya dalam meningkatkan hubungan bilateral. Persaingan AS dengan China dan kewaspadaan terhadap China hanya akan meningkat," bunyi editorial tabloid Global Times yang dikelola Partai Komunis pada Minggu (15/11).

'Teman Lama' China

Walaupun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari tim transisi Biden terkait proyeksi kebijakan luar negeri AS selama pemerintahannya, politikus Demokrat itu bukan lah pemain baru di kancah politik internasional.

Selama hampir lima dekade berkecimpung dalam politik AS, Biden dikenal cukup dekat dengan China.

Selama delapan tahun menjadi wakil presiden, Biden bersama Presiden Barack Obama juga membawa relasi AS-China ke arah kerja sama daripada konfrontasi.

Selama menjadi wapres, Biden juga berulang kali pergi ke China untuk mendapat dukungan Beijing terhadap beberapa kebijakan utama Presiden Obama, termasuk upaya membendung ambisi nuklir Korea Utara.

Dalam kunjungan ke Beijing pada 2013 lalu, Biden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang menganggap dirinya adalah "teman lama China".

Dalam lawatan itu, Biden bahkan menghabiskan waktu dua jam untuk berbicara secara privat dengan Xi dari yang seharusnya hanya berlangsung selama 45 menit.

Meski nampak terlalu dekat dengan China, pandangan Biden cukup berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemilihan primer Partai Demokrat pada Februari lalu, Biden menganggap Xi Jinping sebagai "penjahat".

Ia menekankan China harus mau "bermain dalam aturan. Iklan kampanye Biden bahkan menuding Presiden Trump "dipermainkan" oleh China.

Dalam dokumen platform Partai Demokrat 2020 yang rilis Agustus lalu, partai tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap jelas, kuat, dan konsisten dalam mendorong kembali kekhawatiran mereka soal tindakan pemerintah China terhadap ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia.

Isu Perdagangan

Masalah perdagangan merupakan salah satu isu utama yang merenggangkan relasi China-AS selama empat tahun terakhir.

AS dan China terlibat perang tarif setelah presiden Trump menganggap Tiongkok telah bermain curang dengan mencuri properti intelektual AS. Sejak itu, Trump menjatuhkan tarif miliaran dolar kepada produk impor China demi mengurangi defisit tren perdagangan kedua negara.

Dalam pernyataannya selama ini soal ekonomi, Biden mengisyaratkan dia akan terus mengambil langkah menentang kebijakan ekonomi China yang dinilai tak adil dan tertutup.

Meski begitu, dalam wawancara bersama NPR pada Agustus lalu, Biden menganggap penerapan tarif tak hanya merugikan China tetapi juga merugikan AS sendiri.

Biden mengatakan akan mencoba membuat koalisi global untuk menekan China agar membuka ekonominya.

"Apa yang saya akan lakukan adalah membuat China ikut bermain sesuai aturan internasional, tidak seperti yang dia [Trump] telah lakukan," kata Biden menunjuk Trump dalam debat kedua calon presiden AS pada Oktober lalu seperti dikutip CNN.

"Kita harus bisa membuat seluruh sekutu AS mau mendukung kita dan mengatakan kepada China 'ini lah peraturannya, Anda harus mematuhinya atau Anda akan membayar kerugiannya karena tidak mematuhi itu semua secara ekonomi," ujarnya menambahkan.

Cara Biden Hadapi Konflik Laut China Selatan

Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden. (AP/Andrew Harnik)

Pemerintahan Obama dan Trump sama-sama menentang agresigvitas China di Laut China Selatan terkait klaim teritorial Beijing terhadap hampir 90 persen perairan itu.

Di masa pemerintahan Obama, China mulai membangun pulau dan menerapkan sejumlah instalasi militer di Laut China Selatan. AS kemudian mulai mengerahkan pesawat dan kapal militer ke perairan kaya sumber daya alam itu untuk menentang klaim sepihak China.

Di tangan Trump, AS meningkatkan tekanan terhadap China dengan menganggap seluruh klaim Negeri Tirai Bambu terhadap Laut China Selatan adalah ilegal.

Sejauh ini, Biden tidak secara gamblang membahas posisinya terhadap sengketa di Laut China Selatan.

Namun, Biden lebih dari sekali menekankan bahwa ia pernah mengatakan AS tidak akan mendengarkan klaim China di perairan itu, langsung kepada Presiden Xi.

"(Xi mengatakan) Anda tidak bisa terbang di kawasan (Laut China Selatan). Saya bilang kami akan menerbangkan pesawat di kawasan itu dan kami tidak akan mendengarkan (China)," kata Biden dalam debat kedua calon presiden AS.

Biden juga terus memperkuat posisinya terkait sikap China di Asia setelah memenangkan pemilihan umum 3 November lalu.

Dalam komunikasinya bersama Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide via telepon pada Kamis pekan lalu, Biden berkomitmen mempertahankan Kepulauan Senkaku yang diperebutkan Tokyo dan Beijing di Laut China Timur.

Lemah soal Xinjiang dan Hong Kong

Selama satu tahun terakhir, China terus dirundung kecaman karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

China dituduh menahan jutaan etnis Uighur di kamp-kamp mirip kamp konsentrasi dan menjadi subjek indoktrinasi hingga penganiayaan.

Selama ini, pemerintahan Trump telah mengambil serangkaian tindakan untuk menghukum China atas kebijakan represifnya di Xinjiang, termasuk sanksi yang menargetkan pejabat Partai Komunis dan pemboikotan barang yang mungkin dibuat oleh China dengan metode kerja paksa yang melibatkan etnis Uighur.

Sejumlah pengungsi Uighur sedikit khawatir bahwa kemenangan Biden akan melemahkan kebijakan AS terhadap China terkait pelanggaran HAM yang selama ini cukup tegas di tangan Trump.

Namun, selama kampanye, tim Biden cukup blak-blakan dengan menganggap tindakan China di Xinjiang sebagai "genosida", sebuah pernyataan yang selama ini diperdebatkan pemerintahan Trump.

Sama seperti isu di Xinjiang, sejumlah pihak juga khawatir bahwa kemenangan Biden akan melemahkan kebijakan AS terhadap China soal Hong Kong. 

Sebab, di era Trump, AS secara keras menentang sikap represif China terhadap kaum pro-demokrasi di Hong Kong.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian Infografis Prediksi Kebijakan Joe Biden

Dalam beberapa waktu terakhir, China terus berupaya membendung Hong Kong yang selama ini merupakan wilayah otonominya dengan menerapkan Undang-Undang Keamanan Hong Kong yang baru.

UU itu memberikan kewenangan lebih bagi China untuk campur tangan terhadap urusan Hong Kong dan dinilai sejumlah pihak pengkritik memperluas kontrol Beijing terhadap kebebasan wilayah otonomi itu.

UU Keamanan Nasional Hong Kong bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang China untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah otonomi itu.

Namun, dalam kampanyenya, Biden berjanji bahwa ke depannya akan ada "nilai-nilai yang jelas, kuat, dan konsisten terkait China" jika ia terpilih sebagai presiden.