Perundingan antara Inggris dan Uni Eropa jelang tenggat akhir Brexit pada 31 Desember mendatang masih berjalan alot.
Seperti dilansir Associated Press, Selasa (17/11), kedua belah pihak masih belum sepakat dalam sejumlah hal jika Inggris resmi bercerai dari Uni Eropa. Di antaranya soal rantai pasokan barang dan aturan pekerjaan yang akan mempengaruhi nasib ratusan ribu penduduk dari kedua belah pihak.
"Kami bekerja keras untuk mencapai kesepakatan, tetapi memang banyak hal yang harus dilakukan," kata juru runding Inggris, David Frost.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sampai saat ini sikap Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, masih tetap berkeras tidak akan membuat kesepakatan apapun jika negaranya resmi hengkang dari Uni Eropa.
"Jika kita akan membuat perubahan dalam beberapa hari mendatang, maka kita berharap sikap terbaik dari Uni Eropa supaya Inggris bisa menjadi negara mandiri. Tidak ada yang berubah dalam pendekatan kami," kata juru bicara perdana menteri Inggris, James Slack.
Jika tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka 27 negara anggota Uni Eropa menyatakan tidak akan memaksakan.
"Segala kondisinya harus benar," kata Juru Bicara Komisi Eropa, Eric Mamer.
Uni Eropa mengatakan Inggris berkeras untuk tetap bisa memasuki pasar mereka, tetapi tidak harus mengikuti aturan blok itu. Mereka khawatir Inggris akan menurunkan standar sosial dan lingkungan dalam kegiatan ekonomi mereka, dan mengucurkan subsidi bagi industri dalam negeri untuk bisa bersaing dengan Uni Eropa.
Akan tetapi, Inggris mengklaim Uni Eropa mengajukan permintaan yang tidak masuk akal dan mencoba mengancam mereka.
![]() |
Kemungkinan terburuk yang terjadi jika sampai tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak hingga tenggat yang ditentukan, maka Inggris akan menghadapi tarif dan mengalami hambatan dalam sejumlah kegiatan perdagangan. Jika hal itu terjadi, maka perekonomian Inggris dan Uni Eropa bakal terguncang.
Akan tetapi, dampak yang lebih besar bakal dirasakan Inggris karena perekonomian mereka saat ini juga terseok-seok akibat dampak pandemi virus corona.
Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari lalu. Namun, Uni Eropa memberikan masa transisi hingga 1 Januari 2021 untuk membicarakan kesepakatan dalam bidang perdagangan dan bea cukai.
(ayp/ayp)