AS Tuduh China Berusaha Batalkan Sanksi PBB terhadap Korut

CNN Indonesia | Rabu, 02/12/2020 21:10 WIB
Amerika Serikat menuduh China melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara. Ilustrasi konflik AS-China. (iStockphoto/Dilok Klaisataporn)
Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat menuduh China melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Perwakilan Khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Korea Utara, Alex Wong.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan China bertentangan dengan konsensus global dan merusak upaya untuk membuat rezim Korut menyerahkan senjata nuklirnya.



"Tidak ada alasan bagi kegagalan Beijing," kata pejabat senior AS itu dalam konferensi pada Selasa (1/12).

"(China) memiliki sumber daya untuk melaksanakan kewajiban sanksi PBB di perairan pesisirnya. Tapi, sekali lagi, ia memilih untuk tidak melakukan," ujar dia.

Dalam sambutannya, Wong tidak hanya menuduh China gagal menerapkan sanksi, tapi dia juga menuduh China mencoba "menghidupkan kembali hubungan perdagangan dan transfer pendapatan ke Korut".

"Mereka berusaha untuk membatalkan rezim sanksi PBB yang mereka pilih sendiri pada 2006, pada 2009, pada 2013, pada 2016, dan pada 2017," kata Wong kepada Pusat Kajian Strategis dan Internasional.

"Pencabutan sanksi prematur yang tidak dapat dicapai oleh Beijing melalui pintu depan diplomatik, malah berusaha dicapai melalui pintu belakang. Contoh dari kegagalan kronis ini sangat banyak, berkembang dan mengkhawatirkan," tambah Wong seperti dikutip dari AFP, Rabu (2/11).

Selain itu, Wong menuturkan 20 ribu pekerja Korea Utara masih bekerja di China. Ini bertentangan dengan upaya yang didukung PBB untuk menghentikan praktik kerja paksa yang dilakukan Korut demi mendulang pendapatan.

Komentar Wong tersebut menandai bahwa prinsip utama kebijakan AS terhadap Pyongyang sebagian besar telah runtuh.

Tapi hubungan AS dengan Beijing juga telah memburuk ketika Presiden Donald Trump menyalahkan China atas pandemi Covid-19, undang-undang keamanan baru di Hong Kong, dan mengkritik perlakuan pemerintah China terhadap etnis minoritas di wilayah Xinjiang.

(ans/dea)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK