PBB Didesak Tindak Perusahaan Cangkang untuk Kedok Korupsi

Sejumlah lembaga dan pakar ekonomi mengajukan petisi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak menghentikan penyalahgunaan perusahaan cangkang yang dipakai buat menyamarkan uang hasil korupsi atau kejahatan.

Desakan itu disampaikan dalam rangka Hari Anti-Korupsi Sedunia yang jatuh pada Rabu (9/12) kemarin.

Seperti dilansir Associated Press, Kamis (10/12), ada 20 organisasi yang menyoroti tentang penyalahgunaan perusahaan cangkang sebagai kedok aksi kejahatan keuangan.

Pihak-pihak yang mendesak PBB itu antara lain Article 19, Transparency International, Human Rights Watch, Konfederasi Serikat Buruh Dunia, Oxfam, Tax Justice Network, Majelis Penasihat Serikat Buruh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Forum Ekonomi Dunia untuk Transparansi dan Anti-Korupsi, pakar ekonomi University of California Berkeley, Gabriel Zucman, serta ekonom dari Sekolah Ekonomi Paris, Thomas Piketty.

Mereka menyatakan dalam beberapa dasawarsa belakangan terlihat bahwa perusahaan cangkang kerap dipakai untuk menampung uang hasil korupsi anggaran negara, serta pendapatan tidak sah dan suap, yang menjadi bagian dari tindak korupsi dan pencucian uang lintas negara.

Mereka berharap kepada 193 negara anggota PBB untuk memerangi penyalahgunaan perusahaan cangkang dan celah hukum lain yang bisa menjadi kedok tindak pidana korupsi lintas negara dan kejahatan lain.

Para pihak yang mengirim petisi itu mendesak Sidang Umum PBB membuat pusat data perusahaan cangkang dan para pemiliknya, sebagai panduan informasi bagi para penegak hukum untuk menelusuri aset yang diduga hasil kejahatan baik dari korupsi maupun kegiatan kriminal lain. Selain itu, hal tersebut bisa memudahkan aparat penegak hukum menyita harta yang diduga hasil dari kejahatan.