Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan pemerintah akan terus menempuh jalur diplomasi guna mengawal ketersediaan vaksin virus corona baik di dalam maupun luar negeri.
Hal itu disampaikan Retno dalam jumpa pers di sela-sela kunjungan ke pabrik Bio Farma, Rabu (30/12).
""Dari track multilateral, diplomasi kita terus bekerja, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan WHO, GAVI, dan lain-lain. Dalam rangka mengamankan akses vaksin melalui mekanisme COVAX-AMC (Advance Market Commitment) dengan range perkiraan perolehan ada 3-20 persen jumlah penduduk," kata Retno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia menuturkan Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengamankan dosis vaksin dari Covax.
"Kita akan terus kawal proses ini," terang Retno.
Menurut Retno, Indonesia termasuk satu dari sejumlah negara yang telah mengamankan vaksin untuk keperluan dalam negeri. Namun, kata dia, pemerintah juga turut memikirkan ketersediaan vaksin bagi negara lain.
Hal ini, kata Retno, sesuai dengan prinsip Indonesia dari sejak awal pandemi, yaitu akses setara bagi vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.
"Sejalan dengan prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara, dan sebagai wujud tanggung jawab Indonesia kepada dunia, maka Indonesia telah berkontribusi melalui CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) untuk pengadaan vaksin dunia," ujar Retno.
"Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri. Namun juga berkontribusi agar negara lain dapat memperoleh akses vaksin setara," sambung Retno.
Selain itu, Retno mengatakan diplomasi juga dilakukan untuk memperlancar pertukaran data ilmiah yang diperlukan bagi pemberian vaksin dalam kondisi darurat (emergency use authorization).
Terkait pertukaran data ilmiah virus corona, Retno mengatakan Kemenlu telah memfasilitasi pertemuan virtual antara tim peneliti Indonesia dan Turki pada Minggu (27/12) lalu. Selain itu, komunikasi dengan Brasil yang tengah melakukan uji klinis vaksin juga terus dilakukan.
"Scientific data ini sangat penting artinya dan tidak boleh ditawar. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden berkali-kali, bahwa prinsip kehati-hatian harus terus dipegang, dan kesehatan keselamatan masyarakat adalah prioritas nomor satu," kata Retno.
(ans/ayp)