Palestina Bakal Punya Kode Pos Hindari Penyitaan Israel

Pemerintah Palestina mengumumkan akan menggunakan kode pos sendiri.

Hal itu dianggap sebagai langkah untuk memudahkan pengiriman paket di wilayah pendudukan Israel, sekaligus menegaskan kedaulatan Palestina.

"Mulai April, kiriman pos yang tidak memiliki kode pos Palestina tidak akan diproses," ujar Menteri Komunikasi Palestina, Ishaq Sidir kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Senin (8/2).

"Ini adalah pernyataan untuk menegaskan hak-hak Palestina," kata Sidir.

Sebelumnya, surat internasional yang dikirim ke atau dari Tepi Barat harus melalui Yordania atau Israel.

Pemerintah Palestina menyebut mereka sudah meminta Universal Postal Union (UPU) untuk memberitahu negara-negara yang menjadi anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku.

Kode pos Palestina, ucap Sidir, akan membantu mengakhiri penyitaan pengiriman surat atau paket dari luar negeri.

Dia menyebut enam ton paket ditahan di Yordania sejak 2018, dan menuduh Israel menghalangi pengiriman tersebut.

Sejalan dengan Sidir, Kepala Hubungan Internasional Palestina, Imad Al Tumayzi, menilai dengan keberadaan kode pos akan mencegah penyitaan barang oleh Israel.

"Menggunakan kode pos akan mencegah Israel menyita barang-barang yang dikirim ke Palestina dan membantu pelayanan menjadi lebih efisien," katanya.

Pada 2020, kata Imad, lebih dari 7.000 pelanggaran terhadap benda-benda pos oleh Israel. Baik dengan membuka paket, menyita atau memanggil pemiliknya untuk diinterogasi.

Warga Palestina mengeluh mereka terpaksa menggunakan layanan kurir pribadi untuk mengirim atau menerima barang.

Mengenai biaya pengiriman, belum ada kejelasan apakan penerapan kode pos akan memangkas biaya pengiriman atau tidak.

Kantor berita resmi Palestina, Wafa, menyampaikan sekitar setengah juta bangunan di Tepi Barat sudah diberi kode pos.

Selain itu, peluncuran kode pos akan segera diperluas hingga ke Jalur Gaza.

Seorang pekerja pos Palestina di Tepi Barat, mengatakan hal itu lebih nampak simbolis daripada dari segi praktis.

"Kode pos hanya bisa benar-benar diterapkan ketika pemerintah Palestina mengendalikan pelabuhan atau bandar," terangnya.

Sementara Tepi Barat berada di antara Israel dan Yordania, serta tak memiliki bandara yang beroperasi untuk umum.