Turki Sewa Pengacara Bujuk AS Jual Jet F-35

CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2021 20:55 WIB
Turki dilaporkan merekrut kantor advokat internasional untuk membantu membujuk Amerika Serikat agar kembali bersedia menjual jet tempur F-35. Jet tempur F-35. (Foto: AFP PHOTO / JACK GUEZ)
Jakarta, CNN Indonesia --

Turki dilaporkan telah merekrut kantor advokat internasional, Arnold & Porter, untuk membantu membujuk Amerika Serikat mau kembali menjual jet tempur F-35.

Kesepakatan program akuisisi itu dibatalkan Gedung Putih setelah Turki berkeras membeli sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia daripada sistem rudal Patriot buatan AS yang banyak dipakai negara NATO.

Pembatalan program pembelian F-35 itu dilakukan AS sebagai sanksi terhadap Turki yang enggan membatalkan pembelian S-400.


Ankara bahkan telah menguji coba S-400 untuk pertama kalinya pada tahun lalu.

Turki disebut menyewa jasa advokasi Arnold & Porter selama enam bulan dengan nilai kontrak menxapai US$750 ribu.

Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan berharap firma hukum itu bisa membantu Turki-AS mencari jalan tengah terkait pembelian S-400.

Dikutip AFP, firma hukum berbasis di Washington D.C itu tak segera menanggapi permintaan komentar terkait kesepakatan itu.

AS khawatir S-400 bisa mempermudah Rusia, musuh bebuyutannya, mengumpulkan informasi intelijen yang semakin memudahkan Moskow meluncurkan serangan terhadap pasukan NATO jika sistem itu benar-benar dioperasikan militer Turki.

Pentagon pada aw Februari lalu meyakini bahwa sistem pertahanan Rusia itu tidak cocok disandingkan dengan F-35. Kementerian Pertahanan AS itu menuturkan sanksi ini akan tetap diterapkan sampai Turki memusnahkan S-400 dari alat utama sistem pertananan negaranya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, sempat mengajukan solusi bahwa negaranya tidak akan menyimpan S-400 tersebut dan hanya mengerahksn alutsista itu jika dibutuhkan.

Kemlu AS menolak masukan itu dengan mengatakan: "kebijakan kami soal S-400 tidak berubah."

Di tangan Presiden Joe Biden, AS sejauh ini menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap Turki dibandingkan semasa Presidej Donald Trump menjabat.

Sejak pelantikannya pada 20 Januari, Biden belum berkomunikasi dengan Erdogan. Pemerintahan Biden telah mengecam Turki terkait catatan hak asasi manusianya baru-baru ini.

(rds/evn)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK