Negara Kaya Ramai-ramai 'Serang' Junta Militer Myanmar

Para pemimpin militer Myanmar kembali mendapat serangan tekanan, kali ini dari negara-negara kaya di dunia

Kelompok negara G7 itu mengecam junta militer Myanmar karena menanggapi demonstran anti-kudeta dengan kekerasan.

"Penggunaan amunisi langsung terhadap orang tidak bersenjata tidak dapat diterima," kata para menteri luar negeri dari kelompok negara demokrasi kaya G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat bersama dan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan Selasa (23/2) seperti dikutip dari AFP.

"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata mereka.

Kelompok negara kaya itu juga menyerukan pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya dan menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.

Kecaman ini muncul setelah Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap dua pemimpin junta militer Myanmar.

Kedua pemimpin tersebut yakni Jenderal Maung Maung Kyaw yang memimpin angkatan udara dan Letnan Jenderal Moe Myin Tun masuk ke Negeri Paman Sam.

Sebelumnya, Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar sebagai respons atas kudeta yang mereka gencarkan pada 1 Februari lalu.

Dengan sanksi itu, semua bantuan finansial langsung dari sistem pembangunan untuk program reformasi pemerintahan Myanmar ditangguhkan."

Meski demikian Uni Eropa tidak akan memutus hubungan dagang dengan Myanmar karena akan berdampak pada masyarakat umum di negara tersebut.

Tak hanya Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berencana menjatuhkan sanksi atas militer Myanmar.

Myanmar menjadi sorotan dunia setelah angakatan bersenjata Tatmadaw menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan mengumumkan kudeta pada 1 Februari lalu.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Tatmadaw juga mengumumkan status darurat militer selama satu tahun. Militer menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.

Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD, curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu.

Sejauh ini, tiga pengunjuk rasa anti-kudeta dilaporkan tewas dalam demonstrasi. Sementara seorang pria yang berpatroli di lingkungan Yangon dan melawan penangkapan malam, juga ditembak mati pada akhir pekan.