Jepang Ingin Setop Bantuan untuk Myanmar Buntut Kudeta

Jepang dilaporkan berencana menghentikan bantuan pembangunan ke Myanmar menyusul terjadinya kudeta militer.

Harian Asashi Shimbun melaporkan rencana itu diungkap setelah Barat telah menjatuhkan sanksi lebih dulu kepada Myanmar.

Surat kabar itu mengatakan pemerintah Jepang berusaha menahan diri untuk tidak menyebut Penangguhan Bantuan Resmi (ODA) sebagai "sanksi" dan mencoba membujuk junta militer agar mencapai solusi demokratis melalui dialog.

Saat dikonfirmasi, Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato membantah laporan itu. "Tidak benar laporan itu," katanya dikutip dari Reuters.

Meski demikian dia tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan.

"Mengenai bantuan ekonomi untuk Myanmar, kami akan memantau situasi dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan (opsi)," kata Kato dalam konferensi pers.

Kyodo News mengutip sumber pemerintah juga melaporkan Jepang tengah mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan.

Jepang yang sudah lama bersahabat dengan Myanmar, memilih menahan diri dengan tidak mengambil sikap keras terhadap junta militer. Bahkan, ketika kudeta terjadi pada 1 Februari lalu.

Kelompok hak asasi manusia telah menyerukan Jepang menekan para pemimpin kudeta agar memulihkan hak pemerintah terpilih.

Dalam surat bersama yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Human Rights Watch dan Justice for Myanmar juga mendesak junta militer menghormati hak asasi manusia.

Jepang adalah investor utama Myanmar. Perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Namun Negeri Sakura itu khawatir tindakannya justru melemahkan kedua negara itu dan mendorong Myanmar lebih dekat ke China.