Sejumlah kebijakan baru diterapkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, selama 100 hari pertama menjabat di Gedung Putih sejak 20 Januari lalu.
Sebagian kebijakan baru Biden antara lain membatalkan atau mencabut aturan kontroversial gagasan pendahulunya, Presiden Donald Trump.
Dalam 100 hari pertama sebagai presiden, Biden juga berupaya mengembalikan wajah dan persatuan warga AS yang dinilai terbelah selama dipimpin Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ulasan momen signifikan yang terjadi selama 100 hari pertama kepemimpinan Biden
Di hari pertamanya dilantik, Biden menandatangani belasan perintah eksekutif untuk mencabut sejumlah kebijakan Trump.
Biden, membatalkan keputusan Trump terkait izin masuk warga asing dengan kembali menerapkan larangan masuk ke AS bagi penduduk dari sejumlah negara akibat virus corona.
Padahal, Trump memutuskan mencabut larangan kunjungan warga negara asing itu sehari sebelum Biden dilantik, yakni pada 19 Januari lalu.
Biden juga mereformasi sejumlah kebijakan imigrasi Trump yang dinilai keras. Politikus Demokrat itu menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut larangan masuk bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim yang diterapkan Trump pada Januari 2017.
Biden bahkan membentuk gugus tugas yang berfokus menyatukan kembali anggota keluarga imigran yang sempat terpisah akibat penahanan dan deportasi di perbatasan AS-Meksiko.
Selain itu, mantan Wakil Presiden AS era Barack Obama tersebut juga memutuskan menghentikan proyek pembangunan tembok di perbatasan AS dengan Meksiko yang digembar-gemborkan Trump untuk mencegah imigran ilegal masuk ke Negeri Paman Sam.
Sang presiden tak lepas melakukan terobosan yakni mengajukan undang-undang kewarganegaraan yang bisa memberikan peluang bagi setidaknya 11 juta imigran ilegal di AS untuk mendapat status warga negara dalam kurun waktu delapan tahun.
Biden juga menandatangani perintah eksekutif mencabut aturan Trump yang melarang kaum transgender bergabung dengan militer AS.
Di bawah kepemimpinan Biden, AS pun kembali bergabung dengan sejumlah organisasi dan rezim internasional yang sempat dihentikan Trump, seperti bergabung kembali dengan WHO, perjanjian iklim, dan mengalirkan bantuan bagi Palestina.
Biden memulai masa kepresidenannya dengan menunjuk menteri dan pejabat kabinet yang berasal dari berbagai latara belakang beragam.
Kabinet pemerintahan Biden disebut menjadi yang paling beragam dalam sejarah AS. Dilansir CNN, separuh dari 26 pejabat tingkat kabinet Biden merupakan orang kulit berwarna mulai dari keturunan Afrika, suku asli Amerika, orang hispanik, latin, hingga Asia.
Hampir setengah jabatan tinggi di kabinet Biden juga diisi oleh perempuan.
Sebagai contoh, Biden menunjuk anggota Kongres, Kamala Harris, sebagai wakil presiden.
Harris menjadi perempuan dan keturunan kulit hitam serta Asia pertama yang menjadi Wakil Presiden AS. Haris merupakan keturunan India-Jamaica.
Biden juga menunjuk Avril Haines sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Intelijen Nasional (National Intelligence).
Sang presiden juga menunjuk orang kulit hitam pertama, Lloyd Austin, sebagai Menteri Pertahanan AS; Alejandro Mayorkas, keturunan latin dan imigran pertama, menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri; dan Deb Haaland yang merupakan perempuan suku asli Amerika, sebagai Menteri Dalam Negeri AS.