Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kebijakan baru diterapkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, selama 100 hari pertama menjabat di Gedung Putih sejak 20 Januari lalu.
Sebagian kebijakan baru Biden antara lain membatalkan atau mencabut aturan kontroversial gagasan pendahulunya, Presiden Donald Trump.
Dalam 100 hari pertama sebagai presiden, Biden juga berupaya mengembalikan wajah dan persatuan warga AS yang dinilai terbelah selama dipimpin Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ulasan momen signifikan yang terjadi selama 100 hari pertama kepemimpinan Biden
Batalkan Kebijakan Kontroversi Trump
Di hari pertamanya dilantik, Biden menandatangani belasan perintah eksekutif untuk mencabut sejumlah kebijakan Trump.
Biden, membatalkan keputusan Trump terkait izin masuk warga asing dengan kembali menerapkan larangan masuk ke AS bagi penduduk dari sejumlah negara akibat virus corona.
Padahal, Trump memutuskan mencabut larangan kunjungan warga negara asing itu sehari sebelum Biden dilantik, yakni pada 19 Januari lalu.
Biden juga mereformasi sejumlah kebijakan imigrasi Trump yang dinilai keras. Politikus Demokrat itu menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut larangan masuk bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim yang diterapkan Trump pada Januari 2017.
Biden bahkan membentuk gugus tugas yang berfokus menyatukan kembali anggota keluarga imigran yang sempat terpisah akibat penahanan dan deportasi di perbatasan AS-Meksiko.
Selain itu, mantan Wakil Presiden AS era Barack Obama tersebut juga memutuskan menghentikan proyek pembangunan tembok di perbatasan AS dengan Meksiko yang digembar-gemborkan Trump untuk mencegah imigran ilegal masuk ke Negeri Paman Sam.
Sang presiden tak lepas melakukan terobosan yakni mengajukan undang-undang kewarganegaraan yang bisa memberikan peluang bagi setidaknya 11 juta imigran ilegal di AS untuk mendapat status warga negara dalam kurun waktu delapan tahun.
Biden juga menandatangani perintah eksekutif mencabut aturan Trump yang melarang kaum transgender bergabung dengan militer AS.
Di bawah kepemimpinan Biden, AS pun kembali bergabung dengan sejumlah organisasi dan rezim internasional yang sempat dihentikan Trump, seperti bergabung kembali dengan WHO, perjanjian iklim, dan mengalirkan bantuan bagi Palestina.
Bentuk Kabinet Paling Beragam
Biden memulai masa kepresidenannya dengan menunjuk menteri dan pejabat kabinet yang berasal dari berbagai latara belakang beragam.
Kabinet pemerintahan Biden disebut menjadi yang paling beragam dalam sejarah AS. Dilansir CNN, separuh dari 26 pejabat tingkat kabinet Biden merupakan orang kulit berwarna mulai dari keturunan Afrika, suku asli Amerika, orang hispanik, latin, hingga Asia.
Hampir setengah jabatan tinggi di kabinet Biden juga diisi oleh perempuan.
Sebagai contoh, Biden menunjuk anggota Kongres, Kamala Harris, sebagai wakil presiden.
Harris menjadi perempuan dan keturunan kulit hitam serta Asia pertama yang menjadi Wakil Presiden AS. Haris merupakan keturunan India-Jamaica.
[Gambas:Video CNN]
Biden juga menunjuk Avril Haines sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Intelijen Nasional (National Intelligence).
Sang presiden juga menunjuk orang kulit hitam pertama, Lloyd Austin, sebagai Menteri Pertahanan AS; Alejandro Mayorkas, keturunan latin dan imigran pertama, menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri; dan Deb Haaland yang merupakan perempuan suku asli Amerika, sebagai Menteri Dalam Negeri AS.
Penanganan Pandemi sampai Kejahatan Rasial
Ilustrasi pedemo anti-rasialisme terhadap kulit hitam di Amerika Serikat. (AFP PHOTO / DOMINICK REUTER)
Percepatan Penanganan Pandemi Corona
Sejak Biden menjabat, AS terus berbenah memperbaiki sistem penanganan pandemi virus corona yang masih memburuk di Negeri Paman Sam.
Biden sepakat mencairkan dana stimulus sebesar US$1,9 triliun untuk mempercepat program vaksinasi dan penanganan corona lainnya.
Biden mempercepat program vaksinasi AS hingga berhasil melakukan imunisasi terhadap 50 juta warga pada pertengahan Maret lalu, 40 hari lebih cepat dari target awal. AS bahkan telah menggunakan 200 juta vaksin corona pada 21 April.
Biden menuturkan AS saat ini memiliki pasokan vaksin yang cukup bagi seluruh orang dewasa.
Meski kasus harian corona masih tinggi, tren penularan Covid-19 di AS berangsur-angsur menurun.
Selain untuk penanganan pandemi, stimulus triliunan dolar itu digunakan Biden untuk membantu pengangguran hingga mendukung usaha kecil menegah demi memulihkan perekonomian.
Menumpas Kejahatan Rasial
Selama 100 hari kepemimpinan Biden, AS juga masih menyaksikan sejumlah insiden kekerasan berbau rasial, terutama terhadap orang Asia di Amerika selama pandemi corona.
Biden mengecam kejahatan rasial keji terhadap orang Asia-Amerika, diserang, dilecehkan, disalahkan dan dikambinghitamkan atas pandemi, yang diduga berasal dari China.
Pada pertengahan Maret lalu, Biden mengakui bahwa kebencian atas dasar ras telah menjadi racun yang menghantui bangsa Amerika.
Hal itu dikatakan Biden setelah penembakan di tiga panti pijat di Atlanta terjadi. Penembakan itu menewaskan delapan orang, termasuk enam perempuan keturunan Asia.
Walau polisi sampai saat ini tidak menyatakan penembakan itu bermotif kebencian ras, namun kasus tersebut mendorong keprihatinan publik AS terkait sentimen anti-Asia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Penembakan di Atlanta pun mendorong Biden kembali mengangkat undang-undang kepemilikan senjata di AS.
Tak lama dari itu, AS kembali digemparkan dengan insiden penembakan massal. Pada Senin (22/3), seorang pria melontarkan tembakan secara membabi-buta ke arah pengunjung swalayan di Boulder, Colorado, hingga menewaskan 10 orang.
Insiden itu menjadi penembakan ketujuh yang terjadi di AS selama sepekan terakhir.
Beberapa jam setelah penembakan Colorado berlangsung, Biden menyerukan larangan peredaran senapan serbu.
Selain rasisme terhadap keturunan Asia, AS juga masih dihantui dengan diskriminasi hingga kekerasan yang dilakukan polisi terhadap kaum kulit hitam.
