Amerika Serikat memerintahkan staf non-esensial di kedutaan besar mereka di Kabul, Afghanistan, untuk pergi dari negara itu karena peningkatan ancaman keamanan.
Melalui imbauan perjalanan, Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan "pegawai pemerintah AS yang fungsinya dapat dilakukan di tempat lain untuk pergi dari kedutaan besar di Kabul."
Perintah itu dikeluarkan dua minggu setelah Presiden Joe Biden mengumumkan akan menarik pasukan AS keluar Afghanistan pada September mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaksana tugas Duta Besar AS untuk Afghanistan, Ross Wilson, mengatakan bahwa Kemlu mengambil keputusan itu "sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dan laporan ancaman di Kabul."
Namun, Wilson memastikan bahwa penarikan staf itu tidak berpengaruh pada operasional kedutaan.
"Personel yang sangat dibutuhkan untuk menangani masalah terkait penarikan pasukan AS dan pekerjaan penting yang kami lakukan lainnya untuk mendukung rakyat Afghanistan akan tetap bertugas," tulis Wilson di Twitter.
Awal bulan ini, Biden menyatakan akan menarik sebagian besar personel AS dari Afghanistan per 11 September, bertepatan dengan peringatan 20 tahun serangan teroris 9/11.
Saat ini, terdapat 2.500 pasukan AS di negara tersebut. Pemerintahan Biden akan mempertahankan sejumlah personel AS secara terbatas di Kabul terutama untuk menjaga kompleks kedubes.
Biden mengambil keputusan ini karena menganggap pasukan AS di Afghanistan sudah merampungkan tugas mereka.
Meski begitu, sejumlah kekhawatiran tetap muncul terkait risiko kekerasan yang akan meningkat setelah personel AS resmi keluar dari negara tersebut.
"Kelompok teroris dan pemberontak terus merencanakan dan melaksanakan serangan di Afghanistan," kata penasihat Kemlu AS seperti dikutip ˆ.
Dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat, utusan AS dalam dialog damai dengan Taliban, Khalilzad, mengatakan AS dapat memanfaatkan bantuan ratusan juta dolarnya selama ini untuk menekan Afghanistan dan Taliban.
Mereka berharap pemerintah Afghanistan dan Taliban mau memperbaiki penegakan hak asasi manusia, terutama terhadap kaum perempuan.
"Taliban mengatakan mereka tertarik untuk tidak menjadi paria," katanya kepada Senat.
"Kami telah mengatakan bahwa jika mereka benar-benar menginginkan bantuan AS, jika mereka menginginkan penerimaan internasional, mereka ingin mengakhiri status paria mereka, semua itu akan tergantung oleh cara mereka memperlakukan warga mereka sendiri, poin pertama dan terutama, terhadap kaum perempuan Afghanistan , anak-anak, dan minoritas."
Dia juga mengatakan bahwa jika Taliban merebut kekuasaan secara militer dari pemerintah Afghanistan, kelompok itu tak akan mendapatkan dukungan komunitas internasional.
"Mereka akan menghadapi isolasi, penentangan regional, sanksi, dan penghinaan internasional," kata Khalizad.
"Ada konsensus luar biasa di kawasan dan komunitas internasional yang menentang pengambilalihan militer oleh Taliban."
(rds/has)