Biden Singgung Nuklir, Korut Sindir Kasus Rasialisme di AS

CNN Indonesia

Senin, 03 Mei 2021 21:29 WIB

Disinggung Presiden AS Joe Biden soal ancaman program nuklirnya, Korea Utara menyindir kasus rasialisme yang kerap terjadi. — Ilustrasi Korea Utara. (Foto: iStockphoto/narvikk)

Jakarta, CNN Indonesia --

Korea Utara memperingatkan Amerika Serikat akan menghadapi krisis di luar kendali dalam waktu dekat, sambil menyindir soal kasus rasialisme.

Hal itu dikatakan usai Presiden AS Joe Biden, dalam pidatonya di Kongres pada pekan lalu, mengatakan program nuklir Pyongyang adalah ancaman serius bagi keamanan Amerika dan dunia.

Direktur Jenderal urusan Amerika Kementerian Luar Negeri Korut Kwon Jong Gun menuturkan pernyataan Biden soal negaranya dalam pidato di Kongres merupakan "kesalahan besar" yang mengindikasikan "kebijakan ketinggalan zaman dari perspektif Perang Dingin."

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Adik Kim Jong-un Geram Masih Ada Balon Provokasi dari Korsel

"Pernyataannya (Biden) jelas mencerminkan niatnya untuk tetap menegakkan kebijakan permusuhan terhadap Korut seperti yang telah dilakukan AS selama lebih dari setengah abad," kata Kwon pada Minggu (2/5).

"Sekarang, inti dari kebijakan baru AS soal Korut telah menjadi lebih jelas, kami akan dipaksa menerapkan langkah-langkah yang sesuai dan seiring waktu AS akan menempatkan mereka dalam situasi sangat serius," ucapnya menambahkan.

Dalam pernyataan terpisah, negara pimpinan Kim Jong-un itu juga menuduh AS terlibat "penipuan politik" setelah Kemlu AS menyebut Korut sebagai salah satu negara paling represif dan totaliter di dunia.

Lihat juga:

Biden Ancam Balas Korut Jika Terus Uji Coba Rudal

Kemlu Korut juga mengatakan AS tidak punya hak untuk mendiskusikan isu penegakan hak asasi manusia negaranya.

Hal itu diutarakan Pyongyang merespons laporan tahunan penegakan HAM negara di dunia yang dilaporkan AS.

"AS, di mana orang-orang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka karena ketidaksetaraan sosial dan rasialisme setiap hari, di mana 580 ribu orang meninggal karena virus corona, dengan sendirinya merupakan negara yang kekeringan penegakan HAM," bunyi pernyataan Kemlu Korut seperti dikutip CNN.

[Gambas:Video CNN]

Selain menyinggung AS, Korut juga menyatakan ultimatum bagi tetangganya, Korea Selatan, dengan nada yang sama.

Adik perempuan Kim Jong-un yang telah memegang sejumlah jabatan penting di Korut, Kim Yo-jong, mengecam Korsel karena gagal menghentikan kampanye propaganda yang disebarkan pembelot Korut di perbatasan kedua negara pada akhir pekan lalu.

Kim Yo-jong, penerus takhta kepemimpinan Korut, juga menuturkan negaranya tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan atas "tindakan kotor" yang dilakukan para pembelot.

Perempuan itu bahkan menyebut pembelot Korut sebagai "kotoran manusia" dan "sampah manusia yang kotor".

"Kami menganggap manuver yang dilakukan oleh kotoran manusia di Korsel sebagai provokasi serius terhadap negara kami dan kami akan mempertimbangkan tanggapan terkait," kata Kim.

Lihat juga:

Korut Tolak Ide Diplomasi Biden Soal Denuklirisasi

Penyebaran selebaran propaganda ini memang kerap membuat geram Korut. Pyongyang menyuarakan ketidaksenangan mereka atas operasi anti-Korut para pembelot di Korsel pada tahun lalu dengan meledakkan kantor penghubung bersama yang kerap digunakan Seoul-Pyongyang untuk berkomunikasi.

Korut menganggap selebaran propaganda anti-Pyongyang yang kerap disebarkan oleh warganya yang menjadi pembelot di Korsel merupakan pelanggaran kesepakatan KTT Inter-Korea pada April 2018 lalu.

Salah satu kesepakatan yang dicapai kedua negara saat itu adalah "menghentikan semua tindakan bermusuhan dan menghilangkan kampanye propaganda dan semua sarana yang mendukung gerakan tersebut."

Menurut sejumlah pengamat, sejumlah peringatan Korut ini diutarakan sebagai upaya membuat AS dan Korsel terpecah sebelum pertemuan Presiden Joe Biden dan Presiden Moon Jae-in berlangsung pada 21 Mei mendatang.

Lihat juga:

Kim Jong-un Eksekusi Pejabat karena Beli Alkes Murah China

"Kontroversi selebaran propaganda adalah salah satu cara Pyongyang mencoba memecah belah Washington dan Seoul dengan menjelek-jelekan politik dalam negeri Korsel,"kata Leif-Eric Easley, seorang profesor studi internasional di Ewha Womans University, Seoul.