Bom Waktu Krisis Myanmar

Sudah lebih dari 760 rakyat Myanmar tewas di tangan aparat keamanan dalam gejolak politik akibat kudeta yang terjadi saat ini di negara itu.

Tiga bulan setelah militer menggulingkan pemerintahan demokrasi pada 1 Februari lalu, keadaan negara itu tak kunjung membaik. Warga sipil saban hari selalu diliputi rasa was-was jika hendak keluar rumah.

Khawatir kalau mereka pulang tinggal nama, meski tidak melakukan apa-apa. Sebab, aparat keamanan tak segan menangkap, menganiaya atau menembak di tempat penduduk yang menurut mereka mencurigakan.

Di antara para warga sipil yang meninggal akibat kekerasan aparat keamanan terdapat 50 orang anak-anak.

Dalam tiga bulan selepas kudeta, perekonomian Myanmar yang semula menjadi salah satu yang berkembang cukup pesat di Asia Tenggara, kini justru terjun bebas dan terancam masuk ke jurang kemiskinan. Krisis politik membuat roda perekonomian di Myanmar semakin sulit bergerak.

Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang digelar pada 24 April di Jakarta terlihat belum memberikan dampak supaya bisa menghentikan krisis politik di Myanmar. Padahal saat itu seluruh delegasi yang hadir, termasuk pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mendengar langsung lima usulan yang disampaikan.

Sampai saat ini, dari seluruh usulan itu belum ada satu pun yang berjalan. Hal ini membuat banyak pihak mengkhawatirkan jika kondisi itu berlarut-larut terjadi, maka akan timbul malapetaka berupa krisis kemanusiaan dahsyat di Myanmar.

Belum lagi dengan kondisi pandemi virus corona yang semakin membuat fokus banyak negara, termasuk di Asia Tenggara, terbelah. Selain itu, sejumlah negara Asia Tenggara juga sedang dihadapkan dengan persoalan sengketa di Laut China Selatan dengan China.

China yang menjadi sekutu terdekat Myanmar saja sudah khawatir jika krisis di negara itu berlanjut maka bisa menjurus kepada perang saudara.

"Jika ketegangan terus meningkat, maka akan terus terjadi konfrontasi, hal itu akan menyebabkan kekerasan terus bertambah, akibat kekerasan maka akan timbul korban dan bisa saja mereka menuju ke arah yang salah. Maksudnya adalah Myanmar semakin kacau atau bahkan terjadi perang saudara," kata Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, seperti dikutip dari Associated Press.

Zhang menyatakan jalan diplomasi adalah jalur terbaik untuk memecahkan persoalan di Myanmar. Dia memilih mendukung ASEAN untuk menjadi pelopor penyelesaian konflik itu.

(CNNIndonesia/Basith Subastian)

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah gerakan ASEAN seolah sangat lambat. Sampai hampir dua pekan setelah KTT di Jakarta, Brunei Darussalam sebagai keketuaan ASEAN belum juga membuat keputusan terkait usulan itu, termasuk soal menunjuk utusan khusus untuk menengahi persoalan di Myanmar.

Hal ini sangat penting karena berkejaran dengan waktu. Sebab saat ini krisis di Myanmar saat ini sudah semakin meruncing.

Kelompok oposisi yang membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) bahkan mendirikan sayap militer untuk menghadapi serdadu junta (Tatmadaw). Selain itu, para aktivis pro-demokrasi yang sebagian besar adalah anak-anak muda juga memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan milisi etnis separatis untuk berlatih militer dan menggunakan senjata api.

Jika Brunei tidak sigap mengambil langkah dan terpaku dengan birokrasi, maka akan berbahaya bagi keselamatan rakyat Myanmar.

"Krisis kemanusiaan membuat kita harus agak mengesampingkan proses itu. Brunei tidak boleh menunggu lebih lama lagi untuk menunjuk utusan khusus. Kita tidak bisa lagi menunggu ASEAN Summit yang rencananya digelar pada Oktober mendatang untuk menerapkan konsensus itu. Faktanya dalam pertemuan di Jakarta sudah disepakati masalah Myanmar harus ditangani secara cepat," kata peneliti CSIS, Evan Laksmana, seperti dikutip dari South China Morning Post.

Tentu, kata Evan, jika konflik di Myanmar tidak bisa diselesaikan di masa kepemimpinan Brunei di ASEAN, maka mereka harus mendekati negara-negara yang akan menduduki posisi itu di masa mendatang, seperti Kamboja pada 2022 dan Indonesia di 2023, untuk memastikan agenda penyelesaian krisis tetap berjalan.

[Gambas:Video CNN]