Fakta Terbaru Myanmar, 780 Tewas hingga Anggota AU Membelot

CNN Indonesia | Senin, 10/05/2021 10:54 WIB
Tiga bulan sejak kudeta berlangsung, kekerasan masih kerap terjadi di Myanmar. Korban meninggal dan warga sipil yang ditangkap terus bertambah. Unjuk rasa anti kudeta militer Myanmar. (REUTERS/STRINGER)
Jakarta, CNN Indonesia --

Tiga bulan sejak kudeta militer berlangsung, kekerasan masih kerap terjadi di Myanmar. Korban meninggal dan warga sipil yang ditangkap terus bertambah.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Myanmar, hingga kini, sebanyak 780 orang terbunuh sejak kudeta berlangsung. Sementara itu warga yang ditahan lantaran menolak kudeta mencapai 3826.

Tak hanya warga sipil yang menolak kekuasaan junta, para anggota tentara Angkatan Udara (AU) juga dilaporkan membelot.


Sebanyak 80 anggota korps Angkatan Udara Myanmar dilaporkan kabur dari kesatuan atau desersi, dan memilih bergabung dengan kelompok anti junta militer.

Melansir Myanmar Now, menurut salah satu anggota AU yang membelot, Aung Zay Ya, bekas kesatuannya menerbitkan nama anggota yang desersi.

"Mereka mencetak nama dan foto seluruh anggota yang membelot dan dipajang di markas," ucap Aung.

Aung yang terakhir menyandang pangkat sersan dan sempat bertugas di Komando Wilayah Yangon saat ini memilih bersembunyi. Dia beralasan membelot karena tidak setuju dengan sikap militer yang terlibat politik.

Pembelotan yang terjadi di jajaran pasukan AU Myanmar dilaporkan sudah sejak Maret lalu. Selain tak sepakat dengan tindakan junta, anggota yang membelot juga tak merasa diberi tugas yang sesuai.

Mereka yang berpangkat rendah juga kerap ditindas atasannya.

Krisis politik yang tak kunjung henti membuat pemerintah oposisi, membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) untuk memulihkan demokrasi dan mengurangi kekerasan yang terjadi di negara itu.

NUG merupakan pemerintah tandingan yang dibentuk oleh para anggota parlemen yang dikudeta militer 1 Februari lalu.

Namun, Junta militer Myanmar menyebut NUG sebagai kelompkk teroris menyusul adanya sejumlah ledakan bom yang terjadi pekan lalu.

Dalam pernyataan junta militer, yang disiarkan melalui televisi pemerintah, MRTV, menuduh NUG bertanggung jawab atas ledakan, pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Myanmar sejak kudeta.

"Tindakan mereka (NUG) menyebabkan begitu banyak aksi terorisme di banyak tempat," katanya dikutip Reuters, Minggu (9/5).

NUG kini terancam dijerat dengan undang-undang anti-terorisme. Aturan itu tak hanya menjerat mereka yang berada dalam kelompok yang dicap teroris, tetapi juga dipakai untuk menjerat orang-orang yang terhubung dengan kelompok itu.

Tindakan represifitas tak hanya dirasakan pemerintahan oposisi. Warga sipil juga merasakan dengan adanya tindakan pelarangan melalui satelit.

Junta menganggap siaran berita internasioal mengancam keamanan negara. Jika ada penduduk yang ketahuan melanggar, junta tak segan menjebloskannya ke dalam penjara.

Barangsiapa yang melanggar Undang-Undang Televisi dan Video, termasuk mereka yang menggunakan parabola, maka akan dihukum penjara selama satu tahun dan denda 500 ribu Kyat Myanmar (sekitar Rp4.6 juta) demikian isi pernyataan junta Myanmar yang disiarkan melalui saluran televisi MRTV.

Krisis politik di Myanmar menjadi sorotan pihak internasional. Salah satunya dari Uni Eropa. Mereka menunggu tindak lanjut dari hasil konsensus ASEAN usai terselenggaranya konferensi tingkat tinggi, pada 24 April lalu.

"Kami akan melihat pemimpin dan utusan khusus yang berjanji akan ke Myanmar untuk terlibat langsung dalam dialog konstruktif dengan pihak terkait," ujar Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Driesmans dalam konferensi pers via daring, Jumat (7/5).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penduduk Myanmar, ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengembargo senjata ke negara yang tengah dilanda kudeta itu.

Ratusan LSM tersebut, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, menyampaikan desakan itu melalui pernyataan bersama pada Rabu (5/5).

Namun, desakan ini langsung dimentahkan oleh para diplomat di PBB. Menurut mereka, sangat sulit meloloskan embargo seperti itu karena China dan Rusia yang memegang hak veto selama ini dikenal selalu melindungi Myanmar.

(isa/dea)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK