Parpol Malaysia Minta Raja Tak Perpanjang Keadaan Darurat

Para pemimpin partai politik Malaysia kompak meminta Raja Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah tidak memperpanjang keadaan darurat untuk membendung virus corona.

Terbaru, permintaan disampaikan Presiden Organisasi Nasional Bersatu Malaysia (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi.

Hal itu disampaikan Zahid Hamidi setelah audiensi dengan petinggi Malaysia, Jumat (11/6).

"Partai juga ingin parlemen berkumpul kembali untuk memastikan bahwa sistem demokrasi negara dapat dipertahankan," kata Zahid kepada wartawan di luar Istana Malaysia, mengutip Channel News Asia.

Ahmad Zahid mengatakan keadaan darurat yang berkepanjangan akan berdampak "besar bagi negara".

"Dan yang jelas meski tanpa keadaan darurat, pemerintah sebelumnya bisa menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19," katanya.

SIkap UMNO ini sejalan dengan pemimpin oposisi dari Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan dengan Raja, ia menyerukan keadaan darurat diakhiri sesuai jadwal.

Senada dengan Ahmad Zahid, Aliansi oposisi Pakatan Harapan menegaskan kembali pendiriannya bahwa keadaan darurat harus segera diakhiri dan parlemen harus berkumpul kembali.

Abdullah telah memanggil para pemimpin partai politik ke Istana untuk mengadakan rapat pekan ini membahas secara khusus upaya penanggulangan Covid-19.

Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Malaysia yang juga Ketua Partai Pejuang Tanah Air Mahathir Mohamad, bertemu dengan Raja di Istana Negara, Kamis.

Mahathir merupakan pemimpin ketiga yang diterima Raja pada hari yang sama setelah sebelumnya menerima Wakil Presiden Partai Islam Malaysia (PAS) yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air, Ibrahim Tuan Man dan Presiden MCA, Wee Ka Siong.

Mahathir tidak memberikan pernyataan usai bertemu Raja namun memberikan pernyataan lewat Zoom dan Facebook.

Mahathir mengaku menyampaikan empat perbedaan permasalahan yang dihadapi pemerintah.

"Kita menghadapi masalah Covid-19 di mana ada lebih 600 ribu orang terjangkit dan dari jumlah tersebut 3.000 orang sudah meninggal, sedangkan di Inggris dan AS walaupun penduduknya banyak jumlah yang meninggal berkurang," kata dikutip Antara.

Pada Januari lalu, Abdullah mengumumkan keadaan darurat nasional sebagai langkah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Malaysia.

Parlemen, majelis legislatif negara bagian, dan pemilihan umum ditangguhkan, sementara kegiatan ekonomi diizinkan untuk tetap beroperasi.

Dengan penangguhan parlemen, legitimasi pemerintahan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin dapat dikalahkan di majelis tinggi. Muhyiddin mengatakan dia akan menyarankan raja untuk membubarkan parlemen begitu pandemi dapat dikendalikan.

Malaysia saat ini tengah dihantam parah pandemi virus corona.

Pemerintah Malaysia disebut tengah merencanakan perpanjangan penguncian wilayah karena kasus harian Covid-19 belum di bawah 4.000 dan angka kematian tetap tinggi.

Hingga kini Malaysia memiliki 646.411 kasus corona dan 3.768 kematian.