Jakarta, CNN Indonesia -- Belum tuntas tangani gelombang baru pandemi Covid-19, India dan Malaysia kini dihadapkan dengan pergolakan politik di pemerintahan.
Sebanyak 12 menteri kabinet Perdana Menteri India Narendra Modi kompak mengundurkan diri pada Rabu (7/7).
Satu dari 12 menteri yang mundur itu adalah Menteri Kesehatan Harsh Vardhan yang menjadi sorotan di tengah gelombang pandemi Covid-19 India.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemunduran Vardhan cukup mengejutkan lantaran dia merupakan salah satu loyalis Modi. Modi bahkan kerap memujinya karena dinilai cepat tanggap dalam menangani pandemi Covid-19.
Beberapa pihak termasuk oposisi pemerintah Modi menganggap Vardhan dijadikan kambing hitam. Ketua Kongres India, Randeep Singh Surjewala, menilai Otoritas Penanganan Bencana Nasional India lah yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kriminal "salah penanganan" pandemi Covid-19.
"Dan lembaga itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan apakah PM akan bertanggung jawab atas ini semua? Atau apakah PM hanya akan menjadikan Dr. Vardhan sebagai kambing hitam atas kegagalan PM?" ujar Surjewala melalui Twitter, seperti dikutip Hindustan Times.
Selain itu, sejumlah pihak lainnya juga menganggap belasan menteri yang mundur ini menggambarkan popularitas Modi berangsur turun karena kebijakannya dalam menangani pandemi.
Modi sudah mendeklarasikan kemenangan negara atas pandemi Covid-19 pada Januari lalu, ketika tren infeksi corona di India berangsur turun. Saat itu, sekolah dan perkantoran juga sudah mulai dibuka setelah India sempat menerapkan lockdown.
Alih-alih mempersiapkan sistem kesehatan negara menghadapi ancaman gelombang baru corona, Modi dan partainya malah sibuk menggelar kampanye pemilihan kepala daerah di sejumlah negara bagian. Kampanye tersebut pun tak mengindahkan aturan menjaga jarak lantaran memicu kerumunan warga.
Sejumlah ilmuwan India juga mengatakan pemerintah mengabaikan peringatan dari mereka mengenai bahaya mutasi virus corona yang lebih ganas, B.1.617 atau lebih dikenal dengan varian Delta.
Peringatan tentang varian baru diterbitkan Konsorsium Genetika SARS-CoV-2 (INSACOG) pada awal Maret.
Menurut seorang ilmuwan yang mengetahui masalah itu, hasil penelitian kemudian disampaikan kepada pejabat tinggi pemerintah yang melapor ke Modi. Namun, pemerintahan Modi tak segera menganggap laporan itu secara serius.
Sebulan kemudian, sekitar April, India mulai mencatat lonjakan kembali infeksi corona harian. Pada 21 April lalu, India mencatat 300 ribu kasus corona baru dalam sehari.
[Gambas:Video CNN]
Sejak itu, India terus mencatat infeksi Covid-19 sebanyak lebih dari 200 ribu kasus setiap hari. Ribuan pasien Covid-19 juga meninggal dunia setiap harinya.
Gelombang kedua virus corona ini pun sontak membuat sistem kesehatan India yang tidak sepenuhnya kondusif kian rentan hingga kolaps.
Banyak pasien yang tidak mendapatkan tempat tidur rumah sakit terpaksa dirawat di luar RS hingga di bawah pohon.
Layanan krematorium India juga terus dipecut beroperasi selama 24 jam selama sepekan untuk melakukan kremasi jasad pasien Covid-19 yang terus berdatangan.
WHO sempat mengkhawatirkan krisis pandemi India bisa berpengaruh terhadap situasi Covid-19 global. Banyak negara sejak itu menutup atau membatasi perbatasan dari pendatang yang berasal dari India.
Perseteruan Politik Negeri Jiran
PM Malaysia, Muhyiddin Yassin. (AFP/Evan Vucci)
Malaysia
Pergolakan politik juga terjadi di dalam pemerintahan Negeri Jiran. Akibat ketidakpuasan sebagian pihak terhadap penanganan Covid-19 pemerintah, kepemimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terancam.
Partai politik terbesar di Negeri Jiran, UMNO, memutuskan menarik diri dan dukungan terhadap koalisi pemerintah.
Salah satu alasan UMNO adalah karena pemerintahan Muhyiddin dinilai gagal menangani pandemi virus corona. UMNO bahkan mendesak Muhyiddin mundur sebagai perdana menteri.
Di awal pandemi, kabinet Muhyiddin dinilai berhasil menekan penyebaran dan laju infeksi Covid-19, salah satunya dengan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) pada Maret tahun lalu. Saat itu, laju infeksi harian corona dapat ditekan.
Namun, persepsi masyarakat berubah menjadi kekecewaan setelah pemerintahannya kembali menetapkan status darurat dan lockdown akibat lonjakan kasus baru-baru ini.
Negeri Jiran terus mencatat rekor infeksi harian lebih dari 7.000 kasus dalam dua hari berturut-turut pada Rabu (7/7).
Pasien corona yang masuk unit perawatan intensif (ICU) juga dilaporkan memecahkan rekor sebanyak 943 orang. Hingga kini, pasien yang diintubasi mencapai 450 orang.
Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di ICU juga masih melebihi 100 persen.
Beberapa rumah sakit di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, dan Labuan saat ini juga dilaporkan telah melampaui batas maksimal dalam merawat pasien Covid-19.
Kasus infeksi Covid-19 harian Malaysia bahkan sempat menjadi yang tertinggi di ASEAN, menyalip Indonesia dan Filipina.
[Gambas:Video CNN]
Saat itu, Malaysia masih berada dalam status darurat Covid-19 yang dideklarasikan Muhyiddin sejak Januari lalu.
Deklarasi status darurat memberikan Muhyiddin kewenangan untuk menangguhkan parlemen (reses). Dengan begitu, Muhyiddin dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa melalui persetujuan legislatif.
Desakan Muhyiddin untuk mundur kian santer terdengar karena pihak oposisi pemerintah Malaysia merasa gerah tak dapat menyampaikan perbedaan pendapat dan masukan mengenai penanganan Covid-19 karena parlemen reses.
Penangguhan parlemen ini memang dianggap sejumlah pihak sebagai cara Muhyiddin untuk menghindari kritik terhadap pemerintahannya yang hanya memegang mayoritas kecil setelah pecah kongsi dengan koalisi Pakatan Harapan.
Selama reses, parlemen juga tak bisa mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.
