Malaysia hingga India: Covid Picu Gonjang-ganjing Politik

Malaysia

Pergolakan politik juga terjadi di dalam pemerintahan Negeri Jiran. Akibat ketidakpuasan sebagian pihak terhadap penanganan Covid-19 pemerintah, kepemimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terancam.

Partai politik terbesar di Negeri Jiran, UMNO, memutuskan menarik diri dan dukungan terhadap koalisi pemerintah.

Salah satu alasan UMNO adalah karena pemerintahan Muhyiddin dinilai gagal menangani pandemi virus corona. UMNO bahkan mendesak Muhyiddin mundur sebagai perdana menteri.

Di awal pandemi, kabinet Muhyiddin dinilai berhasil menekan penyebaran dan laju infeksi Covid-19, salah satunya dengan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) pada Maret tahun lalu. Saat itu, laju infeksi harian corona dapat ditekan.

Namun, persepsi masyarakat berubah menjadi kekecewaan setelah pemerintahannya kembali menetapkan status darurat dan lockdown akibat lonjakan kasus baru-baru ini.

Negeri Jiran terus mencatat rekor infeksi harian lebih dari 7.000 kasus dalam dua hari berturut-turut pada Rabu (7/7).

Pasien corona yang masuk unit perawatan intensif (ICU) juga dilaporkan memecahkan rekor sebanyak 943 orang. Hingga kini, pasien yang diintubasi mencapai 450 orang.

Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di ICU juga masih melebihi 100 persen.

Beberapa rumah sakit di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, dan Labuan saat ini juga dilaporkan telah melampaui batas maksimal dalam merawat pasien Covid-19.

Kasus infeksi Covid-19 harian Malaysia bahkan sempat menjadi yang tertinggi di ASEAN, menyalip Indonesia dan Filipina.

Saat itu, Malaysia masih berada dalam status darurat Covid-19 yang dideklarasikan Muhyiddin sejak Januari lalu.

Deklarasi status darurat memberikan Muhyiddin kewenangan untuk menangguhkan parlemen (reses). Dengan begitu, Muhyiddin dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa melalui persetujuan legislatif.

Desakan Muhyiddin untuk mundur kian santer terdengar karena pihak oposisi pemerintah Malaysia merasa gerah tak dapat menyampaikan perbedaan pendapat dan masukan mengenai penanganan Covid-19 karena parlemen reses.

Penangguhan parlemen ini memang dianggap sejumlah pihak sebagai cara Muhyiddin untuk menghindari kritik terhadap pemerintahannya yang hanya memegang mayoritas kecil setelah pecah kongsi dengan koalisi Pakatan Harapan.

Selama reses, parlemen juga tak bisa mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.