5 Negara Asia Tenggara Putuskan Perketat Pembatasan Covid
CNN Indonesia
Kamis, 22 Jul 2021 14:43 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pandemi virus corona di Malaysia. (AP/Vincent Thian)
Loas
Senin (19/7) lalu pemerintah Laos memutuskan untuk memperpanjang penguncian wilayah hingga 3 Agustus mendatang, demi menekan jumlah kasus Covid-19.
Sebelumnya Laos menetapkan lockdown pada 5 hingga 19 Juli, dan diperpanjang sebagaimana instruksi pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah aturan itu, bar, tempat hiburan, bioskop, tempat biliar ditutup.
Selain itu, olahraga seperti sepak bola dan seni bela diri juga dilarang di seluruh negeri.
Malaysia
Mengantisipasi laju penyebaran virus corona, Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Yaakob memberlakukan pengetatan kontrol pergerakan (EMCO) dari 9 hingga 22 Juli di beberapa wilayah. Seperti, Negeri Sembilan, Johar, Pahang, Kelantan dan Sabah.
Di Pahang dan Sabah, EMCO kembali diperketat mulai besok, Jumat (23/7) hingga 5 Agustus mendatang.
Pengetatan itu dilakukan untuk mendeteksi lebih awal kasus Covid-19 dan memaksimalkan penelusuran kontak.
Indonesia Rencana Longgarkan PPKM Darurat
Indonesia sendiri berencana melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang sekarang berganti nama menjadi PPKM Level 4.
Presiden RI Jokowi mengatakan pemerintah berencana membuka secara bertahap aturan PPKM Darurat pada 26 Juli, jika kasus Covid-19 di Indonesia mulai turun.
"PPKM Darurat baru akan dilonggarkan bertahap apabila tren kasus Covid-19 menurun," tulis Jokowi lewat akun Twitter @jokowi, Rabu (21/7).
Ia juga meminta agar publik bekerja sama dan bahu-membahu melaksanakan PPKM.
"Agar kasus segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga berkurang," katanya.
Jumlah kasus di RI sempat landai karena jumlah testing yang juga menurun selama beberapa hari ini.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan relaksasi aturan harus dilakukan. Sebab, kebijakan PPKM tak bisa terus diterapkan
Menurutnya PPKM Darurat membutuhkan sumber daya yang besar. Selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas juga dapat berdampak pada ekonomi.
"Upaya-upaya ini tidak akan cukup dan pengetatan, tidak akan dilakukan secara terus menerus karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar dengan risiko korban jiwa yang terlalu tinggi serta berdampak secara ekonomi," ucap Wiku di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7).
Sejumlah negara di Asia Tenggara kembali memperketat aturan pembatasan lantaran kasus Covid-19 yang tengah melonjak. Kondisi itu diperparah akibat penyebaran varian Delta virus corona yang lebih menular.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan varian Delta bakal mendominasi di seluruh dunia dalam beberapa bulan ke depan.
Varian Delta yang pertama kali dideteksi di India kini tercatat terdeteksi di 125 negara di dunia. Menurut WHO, lebih dari 3/4 spesimen positif Covid-19 di sejumlah negara besar dunia tercatat adalah kasus varian Delta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut lima negara Asia Tenggara yang memperketat aturan Covid-19
Singapura
Singapura kembali memperketat pembatasan pergerakan sosial mulai hari ini, Kamis (22/7) hingga Agustus mendatang.
Negara itu melakukan pengetatan aktivitas warganya dengan mengembalikan langkah kesehatan warga ke level di bawah fase 2 (peringatan tinggi).
Pemerintah melarang warga melakukan pertemuan lebih dari dua orang dan melarang makan dine in di kafe atau resto.
Padahal sebelumnya, Singapura sudah mengizinkan warganya makan di tempat, dan berencana melalui proses menuju new normal, dengan mengganggap Covid-19 sebagai endemik.
Data Kementerian Kesehatan Singapura memang menunjukkan kasus penyebaran corona di wilayah mereka memang meningkat belakangan ini. Data antara 12 Juli dan 18 Juli, setidaknya ada rata-rata 46 kasus komunitas yang terdeteksi per hari.
Secara nasional, Thailand menutup pusat perbelanjaan dan melarang pertemuan di ruang publik. Jika ada warga yang melanggar akan dikenai hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda hingga 400 ribu baht atau sekitar Rp176 juta.
Vietnam
Pemerintah Vietnam menetapkan lockdown selama dua pekan, di wilayah bagian selatan mulai Minggu (18/7). Keputusan itu diambil usai laporan harian kasus Covid-19 mencapai lebih dari 3 ribu infeksi.
Penguncian wilayah itu diterapkan di Delta Mekong dan kota Ho Chi Minh yang memiliki lebih dari 35 juta penduduk, hampir seperti populasi Vietnam. Kedua wilayah itu juga merupakan pusat bisnis dan ekonomi negara.
RI Rencana Longgarkan PPKM Darurat di Saat Negara-negara ASEAN Perketat Pembatasan
Pandemi virus corona di Malaysia. (AP/Vincent Thian)
Loas
Senin (19/7) lalu pemerintah Laos memutuskan untuk memperpanjang penguncian wilayah hingga 3 Agustus mendatang, demi menekan jumlah kasus Covid-19.
Sebelumnya Laos menetapkan lockdown pada 5 hingga 19 Juli, dan diperpanjang sebagaimana instruksi pemerintah.
Di bawah aturan itu, bar, tempat hiburan, bioskop, tempat biliar ditutup.
Selain itu, olahraga seperti sepak bola dan seni bela diri juga dilarang di seluruh negeri.
Malaysia
Mengantisipasi laju penyebaran virus corona, Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Yaakob memberlakukan pengetatan kontrol pergerakan (EMCO) dari 9 hingga 22 Juli di beberapa wilayah. Seperti, Negeri Sembilan, Johar, Pahang, Kelantan dan Sabah.
Di Pahang dan Sabah, EMCO kembali diperketat mulai besok, Jumat (23/7) hingga 5 Agustus mendatang.
Pengetatan itu dilakukan untuk mendeteksi lebih awal kasus Covid-19 dan memaksimalkan penelusuran kontak.
Indonesia Rencana Longgarkan PPKM Darurat
Indonesia sendiri berencana melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang sekarang berganti nama menjadi PPKM Level 4.
Presiden RI Jokowi mengatakan pemerintah berencana membuka secara bertahap aturan PPKM Darurat pada 26 Juli, jika kasus Covid-19 di Indonesia mulai turun.
"PPKM Darurat baru akan dilonggarkan bertahap apabila tren kasus Covid-19 menurun," tulis Jokowi lewat akun Twitter @jokowi, Rabu (21/7).
Ia juga meminta agar publik bekerja sama dan bahu-membahu melaksanakan PPKM.
"Agar kasus segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga berkurang," katanya.
Jumlah kasus di RI sempat landai karena jumlah testing yang juga menurun selama beberapa hari ini.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan relaksasi aturan harus dilakukan. Sebab, kebijakan PPKM tak bisa terus diterapkan
Menurutnya PPKM Darurat membutuhkan sumber daya yang besar. Selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas juga dapat berdampak pada ekonomi.
"Upaya-upaya ini tidak akan cukup dan pengetatan, tidak akan dilakukan secara terus menerus karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar dengan risiko korban jiwa yang terlalu tinggi serta berdampak secara ekonomi," ucap Wiku di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7).