5 Negara Asia Tenggara Putuskan Perketat Pembatasan Covid

Loas

Senin (19/7) lalu pemerintah Laos memutuskan untuk memperpanjang penguncian wilayah hingga 3 Agustus mendatang, demi menekan jumlah kasus Covid-19.

Sebelumnya Laos menetapkan lockdown pada 5 hingga 19 Juli, dan diperpanjang sebagaimana instruksi pemerintah.

Di bawah aturan itu, bar, tempat hiburan, bioskop, tempat biliar ditutup.

Selain itu, olahraga seperti sepak bola dan seni bela diri juga dilarang di seluruh negeri.

Malaysia

Mengantisipasi laju penyebaran virus corona, Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Yaakob memberlakukan pengetatan kontrol pergerakan (EMCO) dari 9 hingga 22 Juli di beberapa wilayah. Seperti, Negeri Sembilan, Johar, Pahang, Kelantan dan Sabah.

Lihat Juga : Kematian Covid-19 di RI Kemarin Kembali ke Posisi 1 Dunia

Di Pahang dan Sabah, EMCO kembali diperketat mulai besok, Jumat (23/7) hingga 5 Agustus mendatang.

Pengetatan itu dilakukan untuk mendeteksi lebih awal kasus Covid-19 dan memaksimalkan penelusuran kontak.

Indonesia Rencana Longgarkan PPKM Darurat

Indonesia sendiri berencana melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang sekarang berganti nama menjadi PPKM Level 4.

Presiden RI Jokowi mengatakan pemerintah berencana membuka secara bertahap aturan PPKM Darurat pada 26 Juli, jika kasus Covid-19 di Indonesia mulai turun.

"PPKM Darurat baru akan dilonggarkan bertahap apabila tren kasus Covid-19 menurun," tulis Jokowi lewat akun Twitter @jokowi, Rabu (21/7).

Ia juga meminta agar publik bekerja sama dan bahu-membahu melaksanakan PPKM.

Lihat Juga : WHO Prediksi 100 Ribu Orang Tewas akibat Covid usai Olimpiade

"Agar kasus segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga berkurang," katanya.

Jumlah kasus di RI sempat landai karena jumlah testing yang juga menurun selama beberapa hari ini.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan relaksasi aturan harus dilakukan. Sebab, kebijakan PPKM tak bisa terus diterapkan

Menurutnya PPKM Darurat membutuhkan sumber daya yang besar. Selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas juga dapat berdampak pada ekonomi.

"Upaya-upaya ini tidak akan cukup dan pengetatan, tidak akan dilakukan secara terus menerus karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar dengan risiko korban jiwa yang terlalu tinggi serta berdampak secara ekonomi," ucap Wiku di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7).