Junta Myanmar Batalkan Hasil Pemilu yang Menangkan Suu Kyi

Junta Myanmar membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD. Komisi Pemilihan Umum Junta menganggap pemilu itu tidak berlangsung "bebas dan adil."

Pengumuman ini dibuat hampir enam bulan setelah Aung San Suu Ky digulingkan dalam kudeta pada 1 Februari lalu.

"Mereka (NLD) berusaha merebut kekuasaan negara dari partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan Covid-19," kata ketua komisi pemilihan umum Thein Soe seperti dikutip dari AFP.

Lihat Juga : Wajah Muram Rakyat Myanmar Diimpit Kudeta dan Covid-19

Menurut komisi itu, investigasi mengungkap ada lebih dari 11 juta kasus kecurangan dalam pemilu di mana Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi mengalahkan oposisi yang berkoalisi dengan militer.

"Tidak bebas dan adil, itu sebabnya hasil pemilu 2020 dibatalkan."

Namun tidak dijelaskan kapan pemilu ulang akan digelar. Pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan akan menggelar pemilu dalam dua tahun, tetapi juga mengancam akan membubarkan NLD.

Dalam pemilu 2020 itu, NLD memang meraih dukungan lebih besar daripada pemilihan sebelumnya pada 2015.

Hasil jajak pendapat kelompok pemantau Asian Network for Free Elections mengatakan pemilihan tersebut cukup mewakili aspirasi rakyat Myanmar.

Suu Kyi hingga saat ini masih dalam tahanan. Dia menghadapi serangkaian tuduhan, mulai dari melanggar pembatasan virus corona hingga mengimpor walkie talkie secara ilegal, yang dapat membuatnya dipenjara selama lebih dari 10 tahun.

Myanmar berada dalam kekacauan akibat kudeta militer. Lebih dari 900 tewas dalam tindakan keras aparat terhadap para pengunjuk rasa.

Lihat Juga : Myanmar Tahan Dokter Rawat Pasien Covid di Luar RS Pemerintah

Situasi Myanmar semakin porak-poranda dengan gelombang baru Covid-19.

Rumah sakit di seluruh penjuru negeri Myanmar terancam kekurangan peralatan medis, tempat tidur, oksigen, hingga tenaga kesehatan akibat lonjakan penularan corona.

Di sisi lain, sejumlah pihak khawatir penularan Covid-19 semakin tidak terkendali, terutama di penjara-penjara yang terus terisi penuh karena penangkapan sewenang-wenang junta militer terhadap mereka yang dinilai mengancam dan menentang kudeta.