Wajah Muram Rakyat Myanmar Diimpit Kudeta dan Covid-19

ayp, CNN Indonesia | Jumat, 23/07/2021 05:26 WIB
Penanganan pandemi Covid-19 di Myanmar semakin tidak menentu di tengah gejolak politik akibat kudeta. Penanganan jenazah pasien Covid-19 di Myanmar. (AFP/YE AUNG THU)
Jakarta, CNN Indonesia --

Upaya penanganan pandemi Covid-19 di Myanmar semakin tidak tentu arah. Sistem kesehatan dan rumah sakit di negara itu sudah kewalahan menampung pasien.

Para dokter dan perawat juga menjadi target aparat keamanan junta Myanmar, terutama bagi mereka yang menjadi tokoh penggerak aksi demonstrasi yang menolak kudeta.

Dilansir CNN, sejumlah dokter dan relawan tenaga kesehatan di Myanmar mengatakan kondisi di negara itu semakin tidak menentu di tengah konflik antara kelompok oposisi dan junta. Menurut mereka, rumah sakit yang dikelola militer menolak merawat penduduk yang positif Covid-19 dengan alasan ruang rawat penuh, oksigen habis dan kekurangan tenaga perawat.


Penjualan oksigen medis juga dibatasi. Alhasil, banyak penduduk memilih terpaksa bertahan hidup dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal itu berbahaya karena tidak tenaga kesehatan yang memantau jika kondisi mereka memburuk.

Dari data Worldometer, jumlah kasus baru Covid-19 di Myanmar pada Rabu (21/7) kemarin mencapai 6.093. Secara keseluruhan kasus Covid-19 di Myanmar menjadi 246.663.

Kemudian korban meninggal akibat Covid-19 di Myanmar mencapai 5.814 orang, bertambah pada 247 orang kemarin.

"Ini hanya puncak gunung es. Kami setiap hari melihat kondisi pasien semakin memburuk dan penduduk meninggal setiap hari," kata seorang dokter di Myanmar.

Upaya penanganan Covid-19 di Myanmar sudah berantakan sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Mulai saat itu sejumlah tenaga kesehatan ramai-ramai mengundurkan diri dan menolak bekerja di rumah sakit pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap rezim junta.

Penyebaran virus corona varian Delta memperburuk situasi di Myanmar yang sudah kepayahan dan kekurangan obat-obatan serta peralatan medis memadai. Pasokan obat-obatan dari pemerintah juga dibatasi membuat posisi rakyat sipil semakin terjepit.

Kondisi yang menyedihkan itu dialami langsung oleh para relawan yang memberikan bantuan oksigen cuma-cuma bagi para pasien Covid-19. Namun, upaya yang mereka lakukan juga belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Mereka bilang minta tolong, 'selamatkan kami'. Bagaimana kami bisa menyelamatkan mereka? Saya bukan dokter. Saya cuma bisa memberikan oksigen jika saya punya persediaan. Banyak orang meninggal karena tidak mendapatkan oksigen tepat waktu," kata seorang relawan dengan nama julukan Snowy (25).

Pemerintah junta membatasi penjualan oksigen medis dengan alasan menghindari penimbunan. Lembaga bantuan juga dilarang membeli oksigen itu.

"Pernah saat teman saya antre membeli oksigen, lalu tentara datang dengan truk dan membawa 50 tabung dan mengisi semua tabung itu, kemudian menyuruh semua penduduk pulang," kata Snowy.

Benda-benda seperti konsentrat oksigen, pengukur arus oksigen, ventilator hingga oksimeter juga menjadi buruan penduduk Myanmar di tengah lonjakan Covid-19. Namun, bagi kelompok masyarakat kelas bawah Myanmar untuk saat ini mustahil membeli barang-barang itu karena sulit didapat dan harga pun mahal.

Pemerintah junta membantah mereka menguasai persediaan medis dan oksigen untuk kalangan tertentu di kala pandemi.

"Kita mempunyai persediaan oksigen yang cukup. Beberapa pihak mencoba mengambil keuntungan politik dengan cara negatif. Mereka membeli tabung oksigen dan menyebarkan rumor persediaan oksigen menipis," kata Kepala Pemerintah Junta sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK