Pemerintah China melarang lembaga bimbingan belajar dan les privat pelajaran utama sekolah beroperasi. Aturan itu diumumkan Beijing pada Sabtu (24/7).
Laporan pemerintah yang dilihat kantor berita Xinhua menuturkan salah satu alasan larangan tersebut adalah demi mengurangi beban finansial terhadap keluarga. Selama ini, beban finansial akibat biaya pendidikan dinilai Beijing menyebabkan angka kelahiran menurun di China.
Di bawah aturan baru ini, semua institusi yang menawarkan bimbingan belajar yang mengajarkan kurikulum sekolah akan terdaftar sebagai organisasi nirlaba atau lembaga non-profit. Selain itu, pemerintah juga tak akan mengeluarkan izin untuk lembaga bimbel baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aturan itu, perusahaan bimbingan belajar online juga akan menjadi sasaran pengawasan ekstra pemerintah. Selain itu, pemerintah China juga akan melarang bimbingan belajar setelah kegiatan sekolah, selama akhir pekan, hari libur, dan liburan sekolah.
Lembaga bimbel berbasis kurikulum juga akan dilarang mengumpulkan keuntungan melalui pencatatan atau kegiatan terkait modal lainnya.
Perubahan aturan ini membuat bisnis pendidikan swasta Negeri Tirai Bambu terancam rugi miliaran dolar.
Sebagaimana dilansir Reuters, modal publik dan swasta senilai US$120 miliar telah diinvestasikan dalam sektor pendidikan privat di China yang sangat kompetitif selama beberapa tahun terakhir.
Larangan baru tersebut memicu saham perusahaan pendidikan swasta China dan Hong Kong, termasuk yang terdaftar di bursa Wall Street New York, anjlok antara 30-40 persen.
Lihat Juga : |
Sub-indeks industri pendidikan China juga turun sebanyak 14 persen pada awal pekan ini.
Perusahaan TAL Education Group yang terdaftar di AS menuturkan mereka memperkirakan aturan baru itu memiliki "dampak material yang merugikan layanan bimbingan belajar". Menurut TAL aturan itu pada akhirnya dapat mempengaruhi operasi dan prospek perusahaan.
Selain TAL Education, Gaotu Techedu, New Oriental Education & Technology Group, Koolearn Technology Holding, Scholar Education Group, dan China Beststudy Education Group juga membuat pernyataan serupa pada hari Senin.
Meski begitu, sebagian lembaga pendidikan swasta dan bimbel tersebut mengaku belum mendapatkan rincian aturan baru itu dari pihak berwenang.
Sektor pendidikan swasta China telah berada di bawah pengawasan pemerintah sebagai bagian dari dorongan mengurangi tekanan pada anak-anak sekolah. Selain itu, pemerintah juga ingin mengurangi beban biaya pada orang tua yang dinilai berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran.
Lebih dari 75% siswa berusia sekitar 6 hingga 18 tahun di Tiongkok menghadiri kelas bimbingan belajar setelah sekolah pada tahun 2016. Menurut angka terbaru persentase itu telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, beberapa orang tua berjuang untuk memahami bagaimana aturan baru ini akan berdampak pada pendidikan anak-anak mereka.
"Dalam jangka panjang, ini jelas merupakan kabar baik bagi anak-anak karena mereka tidak harus membenamkan diri dalam pekerjaan rumah yang tak ada habisnya," kata Zhu Li, salah satu orang tua di Distrik Haidian di Beijing.
"Tapi di sisi lain, mungkin ini juga tidak terlalu bagus jika mereka gagal masuk universitas yang bagus," ujarnya menambahkan.
(rds/dea)