Alasan UMNO Tarik Dukungan dari Kabinet PM Malaysia Muhyiddin

CNN Indonesia | Kamis, 05/08/2021 17:34 WIB
Parpol terbesar di Malaysia, UMNO telah resmi menarik dukungan dari koalisi pemerintah Perikatan Nasional pimpinan PM Muhyiddin Yassin. PM Malaysia Muhyiddin Yassin. (AFP/EVAN VUCCI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Partai politik terbesar di Malaysia, Partai Organisasi Persatuan Melayu Nasional (UMNO), resmi menarik dukungan dari koalisi pemerintah Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, pada Selasa (3/8).

Setelah pertemuan darurat dewan tertinggi partai berlangsung, Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan deklarasi statuta atau statutory declarations (SDs) telah ditandatangani para anggota parlemen dari partainya.

Ahmad Zahid memaparkan pihaknya juga telah memberikan deklarasi partainya tersebut kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Alam Ahmad Shah.


UMNO pun menyatakan Muhyiddin telah kehilangan mayoritas dukungan di parlemen dan seharusnya tak memiliki legitimasi untuk terus menjabat sebagai PM.

"Ini menunjukkan kepemimpinan Muhyiddin telah kehilangan mayoritas dukungan dan legitimasinya sebagai kepala pemerintahan dibatalkan," kata Ahmad Zahid seperti dikutip The Star.

Dilansir The Straits Times, selama ini, koalisi pemerintahan Muhyiddin atau Perikatan Nasional mengamankan 115 dari total 222 kursi di parlemen Malaysia. Sebanyak 38 kursi parlemen di antaranya diduduki politikus UMNO.

Ahmad Zahid menuturkan sampai saat ini, sebanyak 11 anggota parlemen dari UMNO resmi menarik diri dari koalisi pemerintah. Hal itu menjadikan koalisi Muhyiddin saat ini hanya memegang 104 kursi di parlemen.

Ahmad Zahid mengatakan beberapa SD anggota UMNO lainnya di parlemen akan menyusul diberikan kepada Raja.

Keputusan menarik dukungan terhadap pemerintah itu diumumkan UMNO pada awal Juli lalu. Dalam pengumumannya, UMNO turut mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengundurkan diri dari jabatannya.

Semua langkah dramatis UMNO itu dilakukan karena menilai pemerintahan Muhyiddin gagal menangani pandemi virus corona.

Ahmad menyatakan Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partai itu untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19.

Janji itu, kata Zahid, yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.

"Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka menyelewengkan deklarasi status darurat negara, yang terlihat sebagai taktik politik, dan hanya membuat kesengsaraan bagi rakyat dan perekonomian," kata Zahid.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, juga mengundurkan diri dari jabatannya di kabinet Muhyiddin sebagai bentuk kesetiaan terhadap partainya, UMNO.

UMNO pun mendorong menteri lainnya mundur mengikuti jejak Shamsul demi mempertegas protes terhadap pemerintah.

Desakan terhadap Muhyiddin untuk mundur ini telah muncul dalam beberapa bulan terakhir akibat ketidakpuasan masyarakat terkait penanganan Covid-19 pemerintah.

Di awal pandemi Covid-19, pemerintahan Muhyiddin dinilai berhasil menekan penyebaran dan laju infeksi Covid-19, salah satunya dengan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) pada Maret 2020.

Setelah tren penularan Covid-19 turun, pemerintah pun melonggarkan kebijakan lockdown secara situasional.

Namun, akibat infeksi virus corona kembali melonjak signifikan sekitar Februari 2021, pemerintah kembali mengencangkan ikat pinggang dengan memperketat pembatasan pergerakan sosial.

Saat itu, pemerintah dengan persetujuan Raja Malaysia menerapkan status darurat Covid-19 nasional.

Deklarasi status darurat memberikan Muhyiddin kewenangan untuk menangguhkan parlemen (reses). Dengan begitu, Muhyiddin dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa melalui persetujuan legislatif karena aktivitas parlemen ditangguhkan (reses).

Kekecewaan sebagian masyarakat termasuk oposisi pun kian meluas lantaran pemerintah dinilai tak bisa meredam penularan Covid-19 meski telah menerapkan status darurat nasional dan lockdown yang lebih ketat pada 1 Juni lalu.

Pihak oposisi pemerintah juga semakin resah karena tak dapat menyampaikan perbedaan pendapat dan masukan mengenai penanganan Covid-19 karena parlemen reses.

Beberapa pihak menganggap masa reses dimanfaatkan Muhyiddin menghindari kritik terhadap pemerintahannya yang hanya memegang mayoritas kecil setelah pecah kongsi dengan koalisi Pakatan Harapan.

Teriakan oposisi agar Muhyiddin mundur pun kian kencang ketika pemerintah dianggap melanggar konstitusi karena memutuskan penerapan status darurat nasional Covid-19 tanpa berkonsultasi dengan Raja.

Oposisi semakin marah karena Muhyiddin membatalkan rapat parlemen yang mestinya berlangsung awal pekan ini. Sejumlah pihak menduga pembatalan dilakukan Muhyiddin supaya tidak dilengserkan oleh oposisi.

(rds/dea)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK