Prancis-China Protes Australia Akan Buat Kapal Selam Nuklir

Pemerintah Prancis dan China protes dengan langkah Australia yang menyetujui pembangunan delapan kapal selam nuklir buatan Amerika Serikat, di bawah naungan pakta keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Australia menjadi negara kedua yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Negara pertama yakni Inggris pada tahun 1958.

Lihat Juga : Kronologi LCS Memanas, China hingga AS Saling Gertak

Kesepakatan trilateral itu terjalin atas negara AS, Inggris dan Australia atau yang disebut Aukus.

Prancis menuduh Australia menikam dari belakang usai mereka membatalkan kesepakatan kapal selam besar dengannya, dan memilih kapal selam nuklir buatan Amerika Serikat.

"Ini benar-benar menusuk dari belakang. Kami telah menjalin hubungan kepercayaan dengan Australia, kepercayaan ini telah dikhianati," ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian kepada radio France Info, dikutip AFP, Kamis (16/9).

Drian mengaku sangat marah atas tindakan Australia itu.

"Saya sangat marah hari ini dan pilu. Ini bukan sesuatu yang dilakukan sekutu satu sama lain," lanjutnya.

Lihat Juga : Jepang Buru-buru Jaga Kepulauan usai Diklaim China

Ia menegaskan Australia sekarang harus menjelaskan bagaimana mereka akan keluar dari kesepakatan yang sudah diteken.

"Kami membutuhkan klarifikasi. Kami memiliki kontrak - pihak Australia perlu memberi tahu kami bagaimana mereka berniat keluar dari kontrak tersebut," tambahnya.

Tak cuma Australia, ia juga mengungkapkan kemarahannya yang ditujukan kepada pemerintah AS di bawah kendali Joe Biden. Perilaku mereka tak ubahnya seperti pemimpin sebelumnya, Donald Trump, yang kerap mengambil keputusan tak terduga.

"(keputusan itu) tidak dapat diterima dan tidak dapat dimengerti," ungkap Drien.

Ia merasa tertipu dengan apa yang dilakukan Washington terhadapnya. Padahal Prancis dan sekutunya telah mengerjakan kebijakan Indo-Pasifik yang koheren dan terstruktur untuk menghadapi kekuatan China.

Lihat Juga : Insiden Kocak Presiden Biden Lupa Nama PM Australia

"Kami telah mendiskusikannya dengan Amerika Serikat baru-baru ini, dan inilah kehancurannya. (itu) pelanggaran kepercayaan yang besar," kata Drien.

Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, menyebut tindakan Australia sebagai berita yang sangat buruk. Namun, ia juga mengaku, pemerintah berhati-hati menyoal AS memperlakukan sekutunya.

"Dalam hal geopolitik dan hubungan internasional, ini serius" katanya.

Parly dan Drien mengecam langkah Canberra yang menandatangani pakta trilateral itu. Mereka kemudian menekankan pentingnya meningkatkan otonomi strategis Eropa.

"Tidak ada cara lain yang kredibel untuk mempertahankan kepentingan dan nilai-nilai kami di dunia, termasuk di Indo-Pasifik," kata mereka.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

Sebelumnya Australia dan Prancis telah menjalin kontrak untuk pembangunan kapal selam. Kontrak itu bernilai sekitar €30 miliar atau sekitar Rp503 triliun.

Angkatan Laut Prancis kemudian dipilih untuk membangun 12 kapal selam bertenaga konvensional untuk Australia, berdasarkan kapal selam bertenaga nuklir Barracuda milik Prancis.

Lihat Juga : Terancam China, Taiwan Minta Rp123 T untuk Beli Senjata

Selain Prancis, China juga geram akan hal tersebut. Mereka menyebut kesepakatan itu sebagai ancaman yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap stabilitas regional.

"(Pakta) itu sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan mengintensifkan perlombaan senjata," tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, saat konferensi pers.

Kesepakatan itu muncul usai Australia merasa khawatir dengan China yang kian agresif.

Baik Australia, Inggris, dan AS, yang terlibat dalam pakta trilateral itu, tak secara spesifik menyebut China sebagai ancaman keamanan regional.

Namun, sejumlah pihak meyakini kesepakatan itu dinilai sebagai upaya mengimbangi kekuatan China di kawasan Asia-Pasifik.

Lihat Juga : 144 Ibu Hamil di Malaysia Meninggal Akibat Covid-19

"Ekspor teknologi kapal selam nuklir yang sangat sensitif oleh Amerika Serikat dan Inggris ke Australia, sekali lagi, membuktikan bahwa mereka menggunakan ekspor nuklir sebagai alat permainan geopolitik dan mengadopsi standar ganda, yang sangat tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Kesepakatan itu, kata Zhao, membuat sejumlah negara di kawasan, memiliki alasan untuk mempertanyakan ketulusan Australia dalam mematuhi komitmen non-proliferasi nuklirnya.

Ia mendesak sekutu Barat agar meninggalkan zero-sum thinking --keuntungan bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak-- perang dingin mereka yang sudah ketinggalan zaman atau mengambil risiko karena mengambil keputusan yang salah.