4 Negara Syariat Islam yang Ada Wakil Perempuan di Kabinet

Taliban kembali menguasai Afghanistan. Mereka akan menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya.

Taliban juga seringkali membatasi perempuan berdasarkan hukum Islam yang mereka intepretasikan.

Lihat Juga : 5 Negara yang Terusik Klaim China di LCS, Malaysia-Vietnam

Bahkan, salah satu petingginya berpendapat bahwa perempuan bertugas untuk melahirkan dan punya anak, dan dinilai tidak mampu mengurus pemerintahan.

Namun, tak semua negara syariat Islam membatasi perempuan. Ada beberapa negara yang memberikan kesempatan bagi perempuan masuk dalam kabinet.

Berikut empat negara syariat Islam yang pernah dan masih melibatkan perempuan dalam kabinet mereka:

1. Arab Saudi

Pada 2018, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) melakukan reshuffle kabinet. Di antara pergantian itu, yang cukup mengejutkan adalah menempatkan seorang perempuan dalam level atas di kabinet.

Melansir Reuters, Pangeran MBS menetapkan Tamadur bint Youssef al-Ramah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi. Untuk kali pertama sepanjang sejarah Kerajaan Saudi, sosok perempuan ada di dalam kabinet pemerintahan negara yang menerapkan syariat Islam.

2. Iran

Beberapa wakil presiden Iran di masa kepemimpinan Hassan Rouhani adalah perempuan. Massoumeh Ebtekar menjabat sebagai wakil presiden dalam bidang perempuan dan keluarga, dan Laya Joneydi yang menjabat sebagai wakil presiden dalam bidang hukum, dilansir AFP.

Sebelumnya, Ebtekar menjabat sebagai Wakil Presiden wanita pertama di Iran dan Kepala Departemen Lingkungan dari 1997 hingga 2005, dilansir Bruegel. Namun, dia ditarik menggantikan Molaverdi untuk menjadi wakil presiden Rouhani sampai Agustus 2021.

Lihat Juga : ANALISIS Menebak Negara Arab: Lirik Israel-Iran, Jual Mahal ke Taliban

Sementara itu, Joneydi sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Tehran untuk gelar masternya. Ia adalah satu-satunya murid perempuan di Universitas Tehran yang mengambil gelar master, dilansir Financial Times. Joneydi juga merupakan salah satu dosen di universitas itu.

Shahindokht Molaverdi juga menjadi wakil perempuan yang berkesempatan masuk dalam pemerintahan Rouhani. Perempuan kelahiran 1965 ini sempat menjabat sebagai wakil presiden dalam bidang perempuan.

Selama masa jabatannya, Molaverdi terkena masalah dan dijatuhi hukuman penjara selama dua setengah tahun. Ia dituduh membocorkan informasi rahasia Iran ke luar negeri dan melakukan propaganda politik melawan rezim Islam, dikutip DW.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

3. Uni Emirat Arab (UEA)

Sheikha Lubna Al Qasimi merupakan menteri perempuan yang menjabat di UEA. Saat ini Qasimi menjabat sebagai Menteri Bidang Toleransi UEA bersamaan dengan perubahan kabinet yang dilakukan pada 2016 lalu.

Melansir laman resmi kabinet UEA, Qasimi juga pernah menjadi Menteri Ekonomi UEA pada 2004, Menteri Perdagangan Luar Negeri di 2008, dan Menteri Kerjasama dan Pembangunan Internasional di 2013.

Selain Qasimi, Maryam Mohammed Khalfan Al Roumi juga pernah menjadi menteri di UEA. Ia menjabat sebagai Menteri bidang Urusan Sosial UEA di 2006. Roumi juga menjadi anggota Forum Internasional untuk Perempuan di London, mewakili masyarakat Arab, dilansir laman resmi pemerintah UEA.

Lihat Juga : 5 Negara Cabut Pembatasan Meski Covid Menghantui

Maitha binti Salem Al Shamsi juga memegang jabatan sebagai Menteri Negara UEA pada 2008 silam. Sebelumnya dia memegang beberapa pekerjaan administrasi, akademik dan penelitian di Universitas Uni Emirat Arab. Shamsi juga pernah menjadi konsultan untuk Shaikha Fatima binti Mubarak, istri dari Presiden UEA sebelumnya, Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Reem binti Ebrahim Al Hashimy juga turut memegang jabatan di kabinet UEA. Ia menjadi Menteri untuk Kerjasama Internasional di 2016. Sebelumnya, Hashimy juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara di 2008, yang berfokus menangani isu luar negeri.

4. Pakistan

Pakistan pernah memiliki perdana menteri perempuan, Benazir Bhutto. Ia menjabat sebagai PM Pakistan dalam dua periode, yakni pada 1988 sampai 1990, dan 1993 sampai 1996. Namun, ia tertimpa berbagai masalah.

Pada tahun 1999 Bhutto dan suaminya, Asif Ali Zardari dipenjara sejak 1996 karena dituduh melakukan korupsi, tetapi hukuman ini dihentikan pada 2001.

Lihat Juga : Taliban Berkuasa, Diplomat Afghanistan Memohon Suaka ke LN

Putusan ini membuatnya mengasingkan diri di London dan Dubai, dilansir Britannica. Pada Oktober 2007 Bhutto kembali ke Palestina setelah delapan tahun mengasingkan diri.

Perayaan yang menandai kembalinya Bhutto dirusak oleh serangan bunuh diri, di mana banyak pendukungnya terbunuh. Bhutto juga terbunuh dalam serangan serupa saat berkampanye dalam pemilihan parlemen.